Eks Kepala Ombudsman Beri Kartu Kuning SPMB Jabar

SPMB
Pengunjuk rasa dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan membawa poster saat berunjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (11/6). Mereka menuntut DPRD Jawa Barat membentuk Pansus persoalan permasalahan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Serta meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk melakukan investigasi kasus aplikasi SPMB 2026. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

Dan mengingatkan, Pemprov Jabar jangan hanya sibuk mengotak-atik urusan teknis aplikasi dan melupakan akar masalah mendasar. Yaitu ketimpangan sarana dan kualitas pendidikan.

Ironisnya lagi, proyek pembangunan 17 Unit Sekolah Baru (USB) tahun ini dinilai salah sasaran. Sekolah-sekolah baru tersebut justru tidak dibangun di 14 kecamatan yang sama sekali blank spot. Wilayah tersebut seperti Kabupaten Kuningan 6 Kecamatan, Kabupaten Sumedang 3 Kecamatan, Kabupaten Ciamis 3 Kecamatan, Kabupaten Sukabumi 1 Kecamatan, Kabupaten Garut 1 Kecamatan, ataupun Kabupaten Purwakarta 1 Kecamatan.

Dan mendorong Inspektorat dan DPRD Jabar juga diminta aktif menyisir potensi maladministrasi. Selama Pemprov hanya fokus mengotak-atik teknis tanpa mempercepat pemerataan unit sekolah dan kualitas pendidikan, maka episode drama SPMB akan terus menjadi horor tahunan bagi ratusan ribu calon murid.

Baca Juga:Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Salurkan 8.000 Liter Air Bersih dan 100 Paket SembakoGagal Live Tawuran di Medsos, 3 Remaja Ditangkap Polisi di Parung Bogor

“Pendidikan bukan uji coba sistem. Apalagi lahir dari perencanaan setengah matang,” pungkas Dan (son).

0 Komentar