Meski menghadapi tekanan anggaran, pemerintah daerah tetap mengarahkan pembangunan pada tiga sektor utama yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana Cimahi dapat memperkuat kemandirian daerah sebagai sebuah kota otonom. Hendra mengatakan, ukuran kemandirian daerah salah satunya dapat dilihat dari kemampuan fiskal.
Namun, Cimahi memiliki karakter berbeda dibanding daerah lain karena tidak memiliki sumber daya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan besar.
Baca Juga:Suku Bunga Tinggi Gerus Minat Investasi Emas, Harga Acuan Ekspor TerkoreksiUdang Windu Jadi Penggerak Ekspor Perikanan di Indonesia, Tembus Rp173 Miliar dalam 5 Bulan
“Kita fiskalnya, Kota Cimahi yang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi mempunyai sumber daya manusia, dan kemungkinan besar nanti akan ada sumber daya buatan,” kata Hendra.
Sebagai kota jasa, Cimahi dituntut mampu mengembangkan potensi ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, serta kewirausahaan masyarakat.
Hendra menilai pemerintah daerah perlu memiliki pola pikir kewirausahaan dalam mengelola pemerintahan, terutama untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dan memperkuat peran masyarakat.
“Cimahi sebagai kota jasa, tapi tidak seperti kabupaten kota sekitarnya yang PAD-nya kecil. Jadi, harus memiliki jiwa memiliki pemerintahan yang entrepreneurship, kewirausahaan, dan sebagainya,” imbuhnya.
Menurut dia, semangat kemandirian juga perlu dibangun melalui partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan kembali menghidupkan budaya gotong royong yang dinilai mulai mengalami penurunan sejak perubahan sosial beberapa dekade terakhir.
“Jadi, di sini ditumbuh kembangkan lagi harus ada swadaya dan sebagainya. Tapi dengan kondisi sejak tahun ’97, gotong royong juga sudah berkurang, tapi saat ini dengan PPM kita coba lagi untuk gotong royong itu ada kembali,” tutup Hendra. (Mong)