Menurut Gautama, informasi kini menjadi elemen strategis yang dapat memengaruhi arah penyidikan secara tidak langsung. Hal tersebut membuat pengelolaan informasi menjadi bagian penting dalam perkara besar.
Ia menyebut pola itu sebagai information harvesting operation. Informasi yang terkumpul dapat digunakan untuk membaca langkah penyidikan dan membangun posisi tawar.
“Ketika informasi mulai diperdagangkan atau diperebutkan, maka kabut informasi tidak lagi hanya risiko, tetapi sudah menjadi bagian dari dinamika perkara itu sendiri,” ujarnya.
Baca Juga:Praktisi Intelijen: DSI Jangan Sekadar Jadi Pedagang, Tapi Otak Analitik Ekspor NasionalDakwaan KPK Tak Cantumkan Dirjen Bea Cukai sebagai Penerima Suap jadi Sorotan
Gautama menegaskan bahwa KPK perlu segera membuka keterkaitan antar-klaster agar tidak terjadi salah tafsir di ruang publik. Ia menilai kejelasan struktur menjadi kunci untuk mencegah kabut informasi semakin tebal.
Ia mengingatkan bahwa pemisahan fakta dan informasi harus disertai penjelasan menyeluruh agar tidak menimbulkan ruang kosong dalam persepsi publik. Tanpa itu, setiap perkembangan akan mudah ditafsirkan secara liar.
“Jika peta tidak segera dibuka, maka publik tidak hanya kekurangan informasi, tetapi juga berisiko tersesat dalam interpretasi yang saling bertabrakan,” katanya.
Gautama menilai kredibilitas penyidikan akan menguat apabila KPK mampu menjelaskan secara rinci hubungan antara klaster Blue Ray, kontainer Semarang, makelar kasus, serta pihak-pihak lain yang muncul dalam pengembangan perkara.
Sebaliknya, jika ketidakjelasan dibiarkan, maka kondisi yang dalam kontra intelijen disebut narrative fog operation akan semakin menguat. Situasi itu membuat batas antara fakta hukum, pengembangan perkara, dan spekulasi menjadi kabur.
“Pada titik itu, kabut informasi bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi realitas yang mengelilingi perkara,” ujarnya.
Pada akhirnya, Gautama menilai keberhasilan perkara tidak hanya diukur dari jumlah tersangka atau putusan pengadilan. Yang lebih penting adalah kemampuan membangun kejelasan menyeluruh atas sistem yang diperiksa.
Baca Juga:Praktisi Intelijen: DSI Harus jadi Wali Data, Bukan EksportirNama PT Infinity Muncul di Sidang, KPK Diminta Perluas Pendalaman Perkara
Ia mendorong KPK keluar dari kecenderungan narrative lock-in agar setiap perkembangan dapat dibaca secara proporsional dalam satu kerangka utuh. Menurutnya, publik membutuhkan kejelasan peta, bukan potongan informasi yang terpisah.
“Jika peta tetap tidak dibuka, maka perkara ini akan dikenang bukan sebagai pembongkaran sistem, melainkan sebagai rangkaian OTT yang meninggalkan banyak ruang gelap di sekitarnya,” kata Gautama.