Jabar Ekspres – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi Sugandi turut merespon terkait polemik anggaran Kirab Milangka Tatar Sunda. Ia sependapat bahwa perlunya transparansi anggaran kegiatan tersebut.
Yogi menguraikan, penggunaan anggaran Non- APBD memang masih memungkinkan dilakukan untuk berbagai kegiatan pemerintah. Misalnya melalui mekanisme hibah atau sponsor.
Namun, penerimaan pendanaan semacam itu juga tetap perlu transparansi dan akuntabel. Penerimaan tetap perlu dicatat dalam akuntansi Pemerintah Daerah. “Hibah hibah semacam itu perlu masuk dalam pencatatan akuntansi pemerintah, ” katanya, Senin (18/5).
Baca Juga:NGERI! Guru di Cariu Bogor Dibegal, Korban Ditodong Sajam hingga Didorong ke Jurang319 Ribu Kendaraan Padati Jalur Puncak Bogor Selama Libur Panjang Isa Almasih
Yogi mencontohkan, misalnya ada perusahaan yang ingin membangun taman kota. Kegiatan itu perlu dicatat karena taman yang dibangun adalah barang milik negara.
Dalam konteks Kirab, kegiatan itu juga menggunakan beberapa fasilitas. Jalan – jalan di Kota atau Kabupaten ada yang ditutup. Lalu halaman atau parkir Gedung Sate juga dipakai kegiatan.
“Menurut kami tetap perlu di sampaikan ke publik. Darimana sumber dananya, siapa yang mendukung, ” jelasnya.
Yogi mengakui bahwa kegiatan Kirab Tatar Sunda itu dari sisi kebudayaan cukup baik. Itu juga mendukung upaya pemajuan kebudayaan di Jawa Barat.
Namun transparansi itu juga penting. Hal tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Misalnya modus modus cuci uang, atau dana dari pihak ketiga tapi dengan kepentingan tertentu. (son)