JABAR EKSPRES – Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS menghadiri audiensi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Rini Widyantini, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (13/5).
Dalam pertemuan tersebut, KDS hadir selaku Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama jajaran pengurus lainnya untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Salah satu isu utama yang dibahas yakni terkait penataan tenaga non-ASN dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai berdampak pada meningkatnya beban fiskal daerah.
Baca Juga:bank bjb dan PUSRI Perkuat Sinergi Strategis Melalui Penandatanganan MoUBOGORUN 2026 Sukses Digelar, bank bjb Hadirkan Pengalaman Berlari di Kota Bogor
“APKASI mendorong adanya koordinasi lintas kementerian agar pembiayaan PPPK tidak membebani kapasitas keuangan daerah,” ujar KDS.
Selain persoalan fiskal, APKASI juga meminta adanya fleksibilitas bagi kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), khususnya dalam proses administrasi kepegawaian seperti mutasi, rotasi, hingga pengisian jabatan strategis agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Menurut KDS, pemerintah daerah membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan. Ia berharap reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara nyata.
Sementara itu, MenPAN-RB RI, Rini Widyantini menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan APKASI. Ia menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan kondisi objektif serta kapasitas fiskal masing-masing daerah.
“Pemerintah pusat berupaya menghadirkan solusi yang seimbang antara kebutuhan reformasi birokrasi dan kemampuan daerah,” ungkapnya.
Melalui audiensi tersebut, KDS bersama APKASI berharap lahir kebijakan yang lebih berpihak pada kondisi riil pemerintah daerah, sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.