JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong agar pembentukan Sekolah Manusia Unggul (Maung) tidak masif dulu tahun ini tapi lebih menekankan pematangan pilot project.
Hal itu yang menjadi salah satu masukan yang disampaikan Komisi V saat pertemuan dengan Disdik Rabu (7/5). Disdik Jawa Barat merencanakan bakal memulai Sekolah Maung Tahun ajaran 2026/2027 ini. Total tembus 40+ Sekolah, dengan rancangan 1 SMA di setiap Kota Kabupaten dan SMK di tiap KCD.
Berkaitan dengan itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menjelaskan, pihaknya sengaja menggelar rapat khusus terkait Sekolah Maung itu.
Baca Juga:Menkop Buka Kick-Off Program “Mba Maya 2026” Kolaborasi MES dengan PNMVandalisme Merajalela, Pemkab Bogor Tak Henti Cat Ulang dan Minta Kesadaran Masyarakat
Rapat yang digelar Rabu (7/5) itu juga belum sepenuhnya tuntas, pembahasan masih seputar jumlah Sekolah yang akan dioperasionalkan.
Dalam kesempatan itu ada masukan bahwa jumlah Sekolah Maung sebaiknya tidak masif dulu mengingat itu adalah program baru.
“Kami memandang sebaiknya tidak dulu semasif itu, tetapi cukup ambil beberapa yang dianggap kemudian menjadi pilot project,” jelasnya.
Untung melanjutkan, beberapa sekolah percontohan itu kemudian dipantau dan dievaluasi. Nah setelahnya bisa diambil kebijakan lanjutan.
“Sehingga nanti ke depannya bisa lebih masif sampai 41 atau lebih, tapi itu sudah berangkat dari evaluasi terkait dengan problematika dan prospek Sekolah Maung,” jelasnya.
Untung juga mengakui terkait adanya potensi masalah kesenjangan dan kasta dalam pembentukan sekolah tersebut yang nyaris mirip dengan konsep Sekolah RSBI yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
“Salah satu alasan utama itu adalah adalah karena RSBI dipandang berpotensi memperkuat kesenjangan, menumbuhkan ketidakadilan. Nah, jangan sampai ini kejadian lagi,” katanya. (son)