Jumlah tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan data sebelumnya yang mencapai 14 ribu anak. Namun, kondisi itu dinilai tetap membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah.
Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, mengakui tingginya angka ATS dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga maraknya perundungan di lingkungan pendidikan.
Ia mencontohkan kasus anak dari keluarga pemulung yang enggan bersekolah karena kerap menjadi sasaran ejekan.
Baca Juga:Kemendikdasmen Kolaborasikan Sejumlah Program dengan DBL Indonesia, Salah Satunya Super TeacherGuru Honorer Tasikmalaya Desak Kejelasan Status dan Gaji, DPRD Siap Dorong ke Pusat
“Ada yang tidak mau sekolah karena dibully. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkap Fajar saat ditemui di Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah, termasuk mereka yang terkendala faktor ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua agar anak-anak kembali melanjutkan pendidikan.
“Namun ada orang tua yang menilai anaknya lebih baik bekerja daripada sekolah. Kalau sudah seperti itu, kami tidak bisa memaksakan,” tuturnya.
Fajar menambahkan, terdapat pula kasus anak yang sudah difasilitasi masuk sekolah tetapi kemudian diminta berhenti oleh orang tuanya. Salah satunya terjadi pada siswa Sekolah Rakyat yang terpaksa putus sekolah di tengah jalan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di Sumedang yang saat ini masih berada di angka 8,7 tahun, atau setara belum lulus SMP.
“Harapan lama sekolah kita seharusnya bisa di atas 12 tahun,” katanya.
Baca Juga:Nyalip dari Kanan, Pemotor Tewas Tabrakan dengan Pikap di CiseengIndonesia Pikat Investor Global, Tawarkan Potensi Besar Hulu Migas dan Kolaborasi Teknologi
Ia menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas pendidikan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Perlu dukungan dari Dinas Sosial, pemerintah desa, hingga lingkungan masyarakat seperti RT dan RW. Kalau semua pihak aktif, intervensinya akan lebih mudah. Jangan menunggu viral baru bergerak,” pungkasnya. (Bas)