JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah dengan merancang pembangunan 20 infrastruktur pengendali banjir baru di berbagai titik rawan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Bandung untuk memperkuat perlindungan kawasan permukiman dan aktivitas warga dari ancaman banjir berulang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa, mengatakan seluruh titik pembangunan telah masuk dalam perencanaan berdasarkan kajian teknis dan pemetaan wilayah rawan bencana.
Baca Juga:Kemenkop dan Kemenimipas Teken MoU Guna Pemberdayaan Ekonomi Warga Binaan Lapas Lewat KoperasiSimulasi Pernikahan hingga Festival Kolaboratif, The Papandayan Wedding Experience 2026 Tampil Beda
“Sebanyak 20 infrastruktur pengendali banjir telah masuk dalam perencanaan. Ini merupakan langkah serius kami untuk memperkuat penanganan banjir di Kabupaten Bandung, sesuai arahan Pak Bupati agar kami aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi,” ujar Zeis, Selasa (28/4/2026).
Zeis mengungkapkan, sebanyak 20 infrastruktur pengendali banjir itu terdiri atas kolam retensi dan polder. Perinciannya, Kolam Retensi Cilampeni, Kolam Retensi Citarik, Kolam Retensi CPI, Kolam Retensi Hilir Situ Burung, Kolam Retensi Jelekong, Kolam Retensi Kopo, Kolam Retensi Manjabal, Kolam Retensi Teras Ciwidey, Kolam Retensi Cikasungka, Kolam Retensi Kedaleman, Kolam Retensi Sukamanah, Kolam Retensi Tegalluar, Kolam Retensi Balekembang, Kolam Retensi Cidawolong, Kolam Retensi Pangkalan, Kolam Retensi Ciparay. Selain itu, Polder Cigede, Polder Ciputat, Polder Tegalluar, Polder TOD Tegalluar.
Menurutnya, infrastruktur yang dirancang meliputi pembangunan kolam retensi dan polder di sejumlah kawasan strategis, seperti Cilampeni, Citarik, Jelekong, Kopo, Ciparay, hingga Tegalluar.
Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk menampung limpasan air dan mengurangi beban genangan saat curah hujan tinggi.
Zeis menjelaskan, sebagian lahan untuk proyek tersebut telah dibebaskan oleh Pemkab Bandung. Karena itu, pihaknya kini fokus memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Dalam dua bulan terakhir kami sudah dua kali bertemu Menteri Pekerjaan Umum. Ini bentuk keseriusan kami agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir bisa segera terealisasi,” katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan penanganan banjir di Kabupaten Bandung memang tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas yang sudah ada.