Pemerintah Cari Solusi
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, menyebut jumlah anak putus sekolah mencapai 4 ribu orang lebih. Pemerintah pun bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah.
“Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk Satgas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah atau putus sekolah. Kita sudah adakan rakor lintas sektor bersama Pemkab, Kemenag, dan Forum PKBM,” kata Asep.
Menurutnya, penanganan masalah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak harus terlibat untuk mengidentifikasi penyebab serta mencari solusi yang tepat.
Baca Juga:Wakili Tasikmalaya, SDN Pasirjeungjing Ikuti The 14th FNC Robotic & Coding Competition 2026 di Bandung6 Pengedar di Tasikmalaya Diringkus Polisi, Ribuan Obat Terlarang Gagal Edar
“Karena semua harus ikut berpartisipasi bagaimana memikirkan anak putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya. Kita cari penyebabnya,” tegasnya.
Asep juga menyoroti kemungkinan masih adanya lembaga pendidikan yang belum mendaftarkan siswanya ke dalam sistem, termasuk lembaga nonformal. Ia menilai akurasi data menjadi kunci utama dalam menekan angka ATS.
“Kemungkinan besar ada lembaga pendidikan yang belum mendaftarkan. Mungkin karena kesulitan administrasi atau persoalan lain seperti lembaga pendidikan non formal,” ujarnya.
Ia juga menyinggung banyaknya santri yang belum tercatat dalam sistem pendidikan nasional, meskipun Kementerian Agama telah menyediakan program penyetaraan atau muadalah di pesantren.
Pemerintah daerah berencana akan melibatkan forum pesantren dalam proses pendataan agar seluruh peserta didik, termasuk santri, dapat terakomodasi dengan baik.
“Saya dengan forum pontren akan memanggil agar turut berpartisipasi untuk mendata kenapa anak tidak masuk ke data pendidikan kita, kalau di Kemenag tidak masuk,” ungkapnya.
Selain anak usia sekolah, Asep juga menyoroti kelompok usia di atas 25 tahun yang belum pernah bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Menurutnya, kelompok ini juga perlu diberi akses melalui pendidikan kesetaraan.
Baca Juga:Tiket Pesawat Ekonomi Lebih Terjangkau, Pemerintah Tanggung PPN Selama 60 HariDorong Pemerataan Ekonomi, Wamentan Tekankan Peran Strategis Desa
“Mungkin zaman dulu tidak sekolah atau tak melanjutkan melalui Paket C. Tapi kita coba tawarkan,” jelasnya.
Tingginya angka ATS juga dinilai berdampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya. (Hendi)
Reporter: Hendi