JABAR EKSPRES – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyoroti pentingnya peran desa dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.
Ia menilai, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil di kisaran lima persen per tahun, manfaatnya belum dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat di tingkat desa.
Dalam acara Pengukuhan dan Konsolidasi Persatuan Kepala Desa Merah Putih Indonesia (PKMPI) Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto, Banyumas, Sudaryono mengajak para kepala desa untuk memperkuat posisi desa sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif.
Baca Juga:65 Perguruan Ramaikan Lebaran Jawara Jampang, Bersiap Angkat Silat ke Puncak KejayaanKejari Tasikmalaya Setorkan PNBP Rp81,9 Juta ke Kas Negara
“Kalau anda bisa solid, kita bisa memberikan manfaat. Saya butuh kepala desa untuk bersama-sama membangun, karena desa adalah panggung politik paling penting,” katanya.
Menurutnya, desa memiliki peran krusial karena menjadi ujung tombak pembangunan, khususnya dalam sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
Ia bahkan menyebut desa sebagai “panggung politik paling penting” dalam memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Warung yang namanya Indonesia ini makin besar, pelanggannya makin banyak, tetapi pertanyaannya, apakah yang punya warung sejahtera? Faktanya, masing banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dan para pemimpin di tingkat desa untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil.
Ia juga menyoroti masih adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dalam kondisi tertentu, yang menunjukkan perluanya perbaikan distribusi hasil pembangunan.
“Kalau pertumbuhan tidak dinikmati secara merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” katanya.
Baca Juga:Dari Kelahiran hingga Kematian, Layanan Adminduk Kota Bandung Kini TerintegrasiPenertiban Dinilai Tebang Pilih, Warga Puncak Bogor Sebut Asep Stroberi sebagai Simbol Ketidakadilan
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan desa dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan.
Selain itu, pemerintah juga disebut tengah melakukan berbagai pembenahan, termasuk penertiban izin usaha dan penanganan praktik yang merugikan negara, guna memastikan sumber daya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kita ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” katanya.
Sudaryono juga menilai pembentukan PKMPI sebagai langkah positif dalam memperkuat koordinasi antar kepala desa sekaligus menjadi wadah penyaluran aspirasi dari daerah ke pemerintah pusat.