Gubernur menegaskan bahwa seluruh rincian angka yang tercantum dalam Sirup LKPP sudah melewati tahapan kajian teknis sesuai dengan beban kerja di lapangan.
“Terima kasih telah memberikan koreksi atau mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengalokasian biaya untuk pembayaran tenaga kebersihan Masjid Al Jabbar,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi Mulyadi, Masjid Al Jabbar merupakan aset vital yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal perawatan mengingat luas bangunan dan volume pengunjung yang sangat besar.
Baca Juga:Borok Korupsi Pendidikan Terungkap KPK Temukan Skandal Suap KIP KuliahKadin Jawa Barat Perkuat Legalitas Konstitusi Lewat Rapimprov
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus membuka akses informasi detail mengenai alokasi dana publik agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat luas.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pimpinan daerah terhadap pemanfaatan anggaran negara yang digunakan untuk fasilitas keagamaan dan ikon kebanggaan warga.
“Ini agar kami bisa menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” kata Dedi Mulyadi saat melampirkan data jaminan kesehatan hingga tunjangan hari raya pegawai.
Selain biaya untuk tenaga kebersihan, BPKAD Jawa Barat juga telah menyiapkan dana sebesar Rp 13 miliar khusus untuk pengadaan jasa keamanan profesional.
Anggaran tersebut diperuntukan bagi 168 orang petugas keamanan yang siap berjaga selama 24 jam penuh di seluruh kompleks masjid terbesar di Jawa Barat ini.
Dengan total ratusan personel yang terlibat, total belanja jasa operasional untuk Masjid Al Jabbar memang membutuhkan biaya yang sangat signifikan dari kas daerah.
Data dari Sirup LKPP menunjukkan bahwa pengadaan jasa tenaga kebersihan Masjid Raya Al Jabbar secara total mencapai nilai kontrak sebesar Rp 22,091 miliar.
Baca Juga:Siasat Jitu Kanwil Kemenkum Jawa Barat Percepat Legalitas Usaha MikroMaxim Tantang Ratusan Pelajar SMK Adu Cerdas Bahasa Inggris di Bandung
Pemerintah menegaskan bahwa efektivitas penggunaan dana tersebut akan terus dipantau secara berkala melalui dinas terkait agar pelayanan kepada jemaah tidak mengalami penurunan kualitas.
Transparansi rincian gaji pokok dan asuransi ini diharapkan dapat meredam spekulasi negatif terkait manajemen keuangan di lingkungan Masjid Al Jabbar yang menjadi pusat perhatian publik saat ini. (son/yan)