JABAR EKSPRES – Upaya percepatan penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung difokuskan pada penataan sempadan sungai serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan penertiban bangunan liar (bangli) menjadi langkah prioritas, sekaligus mendorong pemerintah pusat mengaktifkan kembali Satgas Citarum Harum.
Menurut Dadang, maraknya bangunan di sempadan sungai menjadi salah satu penyebab utama banjir karena mempersempit badan aliran air. Ia menyebut kondisi tersebut membuat arus sungai tidak lancar saat debit air meningkat.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Soroti Banjir Bandung, Tata Ruang Harus Dirombak TotalTak Kunjung Surut, Banjir di Sapan Lumpuhkan Akses dan Aktivitas Warga
“Bangunan di sempadan sungai membuat aliran air terhambat. Ini harus ditertibkan agar normalisasi bisa dilakukan,” ujarnya saat meninjau tanggul jebol di Majalaya, Rabu (15/4/2026) malam.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tengah menyiapkan Satgas Penertiban Bangli untuk mendukung normalisasi sungai, termasuk pengerukan sedimentasi dan pelebaran alur.
Secara tidak langsung, ia menekankan bahwa tanpa penertiban, upaya teknis seperti normalisasi tidak akan berjalan optimal.
“Untuk itu, kami akan membentuk Satgas Penertiban Bangli di sempadan sungai. Mohon pengertian dan kesadaran masyarakat agar proses ini berjalan lancar,” kata Dadang.
Selain itu, ia juga menginstruksikan pembentukan tim pentahelix di tujuh kecamatan rawan banjir. Ia menuturkan, keterlibatan berbagai unsur mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi hingga dunia usaha diperlukan agar penanganan banjir bisa dilakukan secara terpadu.
“Saya minta dalam minggu ini tim pentahelix sudah terbentuk di wilayah rawan banjir,” tegasnya.
Di tingkat desa, langkah awal sudah dilakukan. Dadang mengungkapkan bahwa Desa Panyadap di Solokanjeruk dan Desa Bojong di Majalaya telah menggelar musyawarah pembentukan Satgas Bangli.
Baca Juga:Banjir 4 Hari Rendam Rancabolang Derwati, 248 KK Terdampak dan Krisis Air BersihWarga Cijagra Terisolasi, Perahu Jadi Andalan di Tengah Banjir Bojongsoang
Ia menjelaskan, kedua wilayah tersebut dilintasi Sungai Cisunggalah sepanjang 1,8 kilometer yang membutuhkan penanganan serius.
“Di Sungai Cisunggalah ini perlu pelebaran sekitar 8 meter di kedua sisi. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, perlu dukungan pusat dan masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, KDS sapaan akrabnya menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat, khususnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.
Ia mengakui kemampuan anggaran daerah terbatas, terlebih setelah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1 triliun.