JABAR EKSPRES – Inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Dayang, mengungkap kondisi memprihatinkan sebuah SPPG di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Inspeksi tersebut dilakukan pada Selasa (7/4) malam, di SPPG Colameng yang berlokasi di Kampung Sukamaju, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah.
Dalam keterangannya melalui akun TikTok pribadinya, Nanik menyebut sidak dilakukan secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Baca Juga:Hanya 36 SPPG Lolos SLHS di Bandung Barat, Ini Alasan Dinkes!Kasus Keracunan MBG Muncul, Pemkab Bandung Barat Hentikan Sementara Dapur SPPG Panyandaan
“Saya dibawa ke kawasan padat penduduk dengan jalan sempit. Ternyata di antara rumah-rumah itu ada SPPG,” ujarnya.
Setibanya di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB, ia langsung mencium bau tak sedap dari bagian depan bangunan yang juga difungsikan sebagai musala.
“Saat masuk, saya mencium bau tidak sedap. Musala di bagian depan kondisinya sangat jorok,” katanya.
Selain itu, Nanik menyoroti kondisi bangunan yang dinilai tidak memenuhi standar. Luas dapur disebut jauh di bawah ketentuan dalam petunjuk teknis.
“Saya heran, ini rumah kecil di kawasan padat bisa lolos verifikasi. Luasnya bahkan tidak sampai 100 meter persegi,” ungkapnya.
Aktivitas dapur pun dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hingga malam hari, belum terlihat adanya proses persiapan produksi makanan.
“Biasanya jam segini sudah ada persiapan produksi, tapi di sini masih sepi. Hanya ada tukang cuci ompreng dan satu admin,” ujarnya.
Baca Juga:Ratusan Siswa di Bandung Barat Kembali Keracunan MBG, DPR Minta SPPG Dihentikan Sementara dan Dievaluasi Total85 Dapur SPPG di Bandung Barat Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi!
Ia juga menemukan kondisi dapur yang kumuh dengan tata kelola yang tidak tertata. Proses keluar-masuk barang bercampur, termasuk area pencucian bahan makanan yang tidak dipisahkan.
“Tempat cuci sayur, lauk, dan beras campur. Gudang juga tidak layak. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.
Nanik menilai lemahnya pengawasan menjadi persoalan utama. Tidak ada petugas inti seperti Asisten Lapangan, Pengawas Gizi, maupun Kepala SPPG saat proses produksi berlangsung.
“Ini seperti berjalan autopilot. Saat produksi justru tidak ada pengawasan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran operasional yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi di lapangan.
“Negara membayar jutaan rupiah per hari, tapi kondisi dapurnya seperti ini. Saya sedih,” ujarnya.