JABAR EKSPRES – Kenaikan harga plastik yang dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku masih menjadi sorotan, terutama para pelaku UMKM. Kendati begitu, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi tarif bea masuk bahan baku plastik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pihaknya belum memberikan relaksasi tarif bea masuk bahan baku plastik, lantaran hingga saat ini tidak ada permintaan dari pelaku industri terkait.
Hal itu disampaikan Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. “Minta (kemudahan bea masuk) ke Kemenperin, terus ke saya. Itu (harga plastik) naik karena bahan bakunya juga naik, tapi ketika turun, akan turun juga,” ujarnya, dikutip Kamis (9/4/2026).
Baca Juga:Harga BBM Subsidi Tak Naik, Fiskal RI Terguncang?Rupiah Tembus Rp17 Ribu, Menko Airlangga Malah Bilang Begini!
Diketahui, harga plastik di berbagai wilayah mengalami kenaikan hingga 100 persen, seiring terganggunya impor bahan baku akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS).
Melihat kondisi tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa pelaku industri plastik perlu berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait permintaan keringanan bea masuk bahan baku, seperti nafta dan LPG.
Namun begitu, ia kembali menegaskan bahwa kenaikan harga plastik ini bersifat sementara. Untuk itu, seandainya dibuat kebijakan terkait, maka akan bersifat sementara pula.
“Seandainya ada kebijakan pun, pasti akan kami pertimbangkan. Tapi mereka belum ke saya, jadi saya nggak tahu,” cetus Purbaya.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa belum ada komunikasi secara langsung dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terkait isu kenaikan harga plastik.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.
Menanggapi dinamika harga dan pasokan bahan baku plastik, Agus menjelaskan bahwa eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah mempengaruhi rantai pasok industri petrokimia global, khususnya pada komoditas nafta sebagai bahan baku utama plastik.
Baca Juga:Parkir Liar Rp50 Ribu di Stadion Pakansari Viral, Pemkab Bogor Gerak Cepat Bentuk SatgasHarga Plastik Naik Bikin UMKM Repot, Begini Respons Pemerintah
Sebagai respons, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri petrokimia hulu mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri.
Salah satunya dengan memperluas sumber pasokan bahan baku. Selain itu, optimalisasi penggunaan LPG juga dilakukan sebagai bahan baku penyangga dalam proses produksi.