Temui Komisi V, Wali Murid Ngotot Siswa Bisa Berijazah SMK IDN

Wakil Ketua Komisi V Siti Muntamah selepas hearing dengan perwakilan Komite SMK IDN
Wakil Ketua Komisi V Siti Muntamah selepas hearing dengan perwakilan Komite SMK IDN/Foto: Hendrik Muchlison/Jabar Ekspres/
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Polemik tentang SMK IDN belum tuntas. Wali murid dan perwakilan Komite SMK di Bogor itu kembali menuntut keadilan. Mereka berdialog dengan Komisi V DPRD Jawa Barat, Senin (6/4). Mereka ngotot berjuang agar anak-anaknya bisa berijazah SMK IDN.

Wali murid koordinator kelas XII Sri Malahayati menuturkan, pihaknya ingin penerbitan izin yang tengah diurus oleh sekolah bisa dipercepat. Karena ini demi nasib siswa kelas XII yang kini sudah berada di ujung tanduk masa pendidikan.

Percepatan itu berkaitan dengan tenggat waktu input ijazah pada 2026 ini. Diperkirakan pada Mei nanti sudah tutup untuk input data. Jika tidak dilakukan maka peluangnya siswa kelas XII bakal tidak bisa mendapatkan ijazah SMK IDN.

Baca Juga:Dari Desa Terdampak Bencana ke Mandiri Energi, Program Pertamina Ubah Nasib WargaPuncak Diserbu! Volume Kendaraan Naik 70%, Jalur Puncak-Cianjur Padat Merayap

Sri menambahkan, saat ini status siswa SMK IDN tengah dipindahkan ke sekolah lain yang berizin. Hal itu sembari menunggu SMK IDN mengurus perizinan. Kalau tidak segera tuntas maka siswa tidak bisa mendapat ijazah SMK IDN tapi sekolah yang saat ini dijalani.

Padahal ijazah SMK IDN itu yang dinanti. “Mereka sudah berjuang selama tiga tahun dalam ekosistem pembelajaran IDN. Jadi, ketika ijazahnya bukan IDN karena dampak masalah administrasi yang bukan kesalahan mereka, tentu ini tidak adil,” cetusnya.

Sri menambahkan, ijazah itu juga pertimbangan akreditasi dan kualitas. Selama ini nama besar SMK IDN cukup terpandang, dengan akreditasi yang baik juga. Itu bakal jadi bekal positif untuk para siswa melanjutkan jenjang pendidikan ataupun mencari kerja.

Karena itulah, pihaknya cukup ngotot agar perizinan untuk SMK IDN bisa segera terbit. Sehingga nantinya para siswa bisa mendapat ijazah SMK IDN. “Jadi kami mohon bisa segera akselerasi,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah menambahkan, polemik terkait SMK IDN itu memang akar masalahnya adalah perizinan, khususnya PBG. Masalah itu akan tuntas jika perizinan segera diurus dan terbit. “Urusanya sederhana, yaitu menyelesaikan urusan perizinan,” terangnya.

Politikus PKS itu menguraikan, pihaknya juga bakal melakukan pertemuan lanjutan terkait masalah itu. Termasuk dengan pihak perizinan. “Dalam waktu dekat dijadwalkan,” katanya.

0 Komentar