Pertama, pihaknya meminta kepala daerah untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan melakukan pembersihan internal terhadap dugaan keberadaan penguasa bayangan tersebut.
Kedua, SAPMA mendesak DPRD Kota Banjar untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak terkait guna mengungkap kebenaran dugaan tersebut.
Ketiga, organisasi tersebut mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pengaturan proyek yang merugikan keuangan daerah.
Baca Juga:Praktik Penguasa Bayangan di Balik Proyek Pemkot BanjarDugaan KKN di Proyek Infrastruktur, Pemerintah Kota Banjar Uji Kualitas Pekerjaan di Desa Rejasari
“Ingat, Kota Banjar bukan milik perorangan atau kelompok tim sukses. Masyarakat harus terus mengawal isu ini hingga transparansi dan integritas pemerintahan kembali tegak,” tegasnya. (CEP)