Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Kemenhub telah menyiagakan berbagai sarana transportasi, antara lain 31.000 unit bus dengan kapasitas sekitar 1,25 juta penumpang.
Selain itu, disiapkan pula 829 kapal laut berkapasitas 3,26 juta penumpang, 255 kapal penyeberangan dengan kapasitas 6,15 juta orang serta 770 ribu kendaraan, 392 unit pesawat terbang, dan 3.821 sarana kereta api.
Djoko menilai program mudik gratis perlu diperluas oleh pemerintah, khususnya untuk angkutan darat menggunakan bus.
Baca Juga:BSI Berbagi: 5.000 Anak Yatim Terima Santunan Serentak di Seluruh IndonesiaTransaksi ZISWAF BSI Naik 14 Persen Selama Ramadan
Sementara itu, program sepeda motor gratis (motis) dinilai kurang efektif dan sebaiknya dikurangi karena kontribusinya terhadap pengurangan jumlah pemudik relatif kecil.
“Adapun sepeda motor gratis (motis) sedapat mungkin dikurangi atau ditiadakan karena moda transportasi ini sifatnya tidak terlalu signifikan mengurangi jumlah pemudik yang kurang dari 1 persen,” paparnya.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) tahun 2025, sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi 52 persen atau setara 276,6 juta barel.
Disusul sektor industri sebesar 180,9 juta barel (34 persen), sektor ketenagalistrikan 42,5 juta barel (8 persen), dan sektor penerbangan sebanyak 31,9 juta barel (6 persen).
Djoko juga mengingatkan bahwa sebagian besar konsumsi BBM justru digunakan oleh kendaraan pribadi. Data ESDM pada 2012 menunjukkan sekitar 93 persen BBM digunakan kendaraan pribadi, dengan komposisi 40 persen sepeda motor dan 53 persen mobil.
Sementara itu, truk hanya mengonsumsi sekitar 4 persen dan angkutan umum sekitar 3 persen.
“Pemborosan bahan bakar luar biasa. Ketika ada program angkutan umum, tampaknya pemimpin kita mengesampingkan,” tutur Djoko.
Baca Juga:Silaturahmi Akbar PKB, Kang Cucun Serahkan Kendaraan Ambulans untuk 31 KecamatanHj Renie Rahayu Fauzi Hadiri Reses Wakil Ketua DPR RI H Cucun A Syamsurijal Dari Fraksi PKB
“Kalau sudah seperti ini, alternatifnya seperti apa jika tidak ada angkutan umum, sementara BBM kita suatu saat terbatas,” lanjutnya.
Djoko menilai kenaikan harga minyak global berpotensi menjadi ujian bagi sistem transportasi Indonesia yang masih didominasi kendaraan pribadi serta ketergantungan tinggi terhadap BBM fosil.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera mempercepat pengembangan transportasi publik di daerah.
“Sudah saatnya transportasi publik ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional agar penggunaan energi menjadi lebih efisien,” imbuhnya.
Ia juga berharap pemerintah berani menyusun perencanaan transportasi yang lebih komprehensif melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. (Bas)