JABAR EKSPRES – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan publik. Selain persoalan anggaran, kualitas menu yang disajikan juga menuai perhatian, setelah ditemukan sejumlah kasus makanan yang dinilai tidak layak konsumsi di beberapa titik distribusi.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Asep Sumaryana, menegaskan bahwa pendistribusian menu MBG perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan mencegah penyajian makanan yang tidak layak bagi penerima manfaat.
“Tingkat kepercayaan bisa berkurang, banyak kasus tidak terawasi, masalah jadi serius,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler belum lama ini.
Baca Juga:Kekerasan terhadap Jurnalis Kembali Terjadi di Tasikmalaya, Diduga Dilakukan Ketua KDMP Ini Pesan H. Cucun Dalam Reses Anggota DPRD Fraksi PKB
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, tujuan utama MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat bisa bergeser. “”Jika terus dibiarkan, maka MBG bukan lagi untuk memenuhi gizi tapi untuk memenuhi kepentingan lain,” lanjut Asep.
Menurut Asep, persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan program. Jika menu yang diberikan dinilai tidak layak, masyarakat bisa menganggap program yang semula bermanfaat menjadi tidak lagi memberi manfaat.
Terkait pengawasan, ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) perlu bersikap tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk memastikan kecukupan jumlah pengawas serta kelengkapan fasilitas pendukung.
“Mungkin dari aspek pengawasan ini jadi titik lemah dalam belanja dan penggunaan anggaran. Bisa berpengaruh terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.
Asep menambahkan, pengawasan juga perlu melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) di setiap daerah. Selain itu, unsur kewilayahan seperti puskesmas, kecamatan, hingga pemerintah desa dapat dilibatkan sebagai bagian dari sistem pengawasan.
“Jika tidak dilibatkan maka tidak akan ikut campur jila ada masalah dalam menu MBG. Namun jika dilibatkan maka seberapa jauh keterlibatannya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus bersifat preventif, yakni dilakukan sejak proses pengolahan makanan. Selain itu, diperlukan pula tindakan represif agar SPPG yang melanggar atau tidak memenuhi standar dapat ditindak tegas.
Baca Juga:Emosi Memuncak di GBLA, Andrew Jung Tegaskan Niatnya Redam Situasi Demi PersibBSI Fest Ramadan 2026 Hadir di 9 Kota Besar, Promo Umrah Hemat sampai Rp4 Juta
Menanggapi sejumlah keluhan terkait harga menu yang dianggap tidak sesuai hingga sajian yang dinilai tidak layak konsumsi, Asep menilai pelaksanaan program perlu dilakukan secara lebih selektif dan tepat sasaran.