“Perlu dideleksi juga, jadi betul-betul yang membutuhkan. Agar daerah terpencil tidak disamakan dengan perkotaan menunya,” beber Asep.
Ia mencontohkan, di wilayah perkotaan bahan pangan dapat dibeli di pasar. Sementara di pedesaan, bahan pangan sebaiknya dibeli dari warga setempat dan hasil masakannya kembali didistribusikan kepada masyarakat.
“Jadi selain gizi, ekonomi warga pun terbangun,” lanjutnya.
Asep menilai program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang positif apabila dilaksanakan dengan benar. Namun, jika pelaksanaannya tidak maksimal, anggaran yang digelontorkan berpotensi terbuang sia-sia.
Baca Juga:Kekerasan terhadap Jurnalis Kembali Terjadi di Tasikmalaya, Diduga Dilakukan Ketua KDMP Ini Pesan H. Cucun Dalam Reses Anggota DPRD Fraksi PKB
“Anggaran ini mata rantai dari BGN (Badan Gizi Nasional), kemudian sampai ke bawah ke SPPG untuk digunakan. Nah ini bisa jadi tidak sesuai, jika sampai makanannya tidak layak,” imbuhnya.
Ia pun mengingatkan agar dapur penyedia tidak sepenuhnya bergantung pada ritel atau distributor besar. “Jangan sampai dapur belanja ke retail atau distributor besar, ekonomi warga desa lumpuh dan menu gizi pun gak disukai oleh penerima manfaat, akhirnya sia-sia, terbuang,” pungkas Asep. (Bas)