JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat menjalani Pemeriksaan Interim LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat sebagai langkah memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan rutin tahunan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tahapan interim dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal sebelum audit terperinci dilaksanakan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa proses pemeriksaan harus dimaknai sebagai upaya penguatan sistem, bukan sekadar formalitas administrasi.
Baca Juga:Skor SPI Bandung Barat Turun Jadi 65,01 Persen, DPRD Desak Evaluasi Kinerja OPDPasirlangu Masih Berduka, Safari Ramadan Jadi Simbol Kehadiran Pemerintah Bandung Barat
“Pemeriksaan ini menjadi momentum evaluasi bagi kami untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Seluruh perangkat daerah harus kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan tim pemeriksa,” ujar Jeje di Ngamprah, Jumat (27/2/2026).
Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan dokumen secara lengkap dan menyampaikan data secara terbuka agar proses audit berjalan efektif.
Menurutnya, ketertiban administrasi menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Jeje menambahkan, pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral.
“Kita ingin membangun sistem yang semakin kuat dan budaya kerja yang disiplin. Laporan keuangan yang baik harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat,” katanya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat, Yadi Azhar, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim juga menjadi sarana untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit sebelumnya serta mengidentifikasi potensi perbaikan sejak dini.
Menurutnya, evaluasi pada tahap ini penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan sebelum memasuki tahapan pemeriksaan lebih lanjut.
Baca Juga:Diiming-imingi Gaji Fantastis, Warga Kabupaten Bandung Barat Terjerat Dugaan TPPO di Sikka NTTKabel Bertumpuk di Tiang Jalan, Diskominfotik Bandung Barat Lakukan Penataan Bertahap
“Pemkab Bandung Barat siap mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan secara terbuka dan konstruktif. Harapannya, proses ini semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujar Yadi.
Ia pun berharap hasil pemeriksaan interim dapat menjadi pijakan untuk pembenahan berkelanjutan di setiap perangkat daerah.
“Semoga proses ini berjalan lancar dan menjadi penguat komitmen kami dalam menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan masyarakat Bandung Barat,” tandas Yadi. (Wit)