Dari sisi penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Banu Laksmana menekankan peran strategis kejaksaan dalam memastikan kepatuhan pajak daerah melalui pendekatan preventif.
“Tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada langkah preventif melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat,” tambahnya.
Kejaksaan, lanjut Banu, juga berperan aktif dalam pemberian bantuan hukum, pendampingan, serta langkah non-litigasi dalam proses penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
Baca Juga:Operasi Pajak Kendaraan di Cimahi Masih Menemukan Wajib Pajak Telat BayarBaru Hari Pertama, Operasi Pajak di Samsat Cimahi Langsung Himpun Rp53 Juta
“Masyarakat diharapkan memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Cimahi,” kata Banu.
Ia menegaskan, kepatuhan pajak tidak semata persoalan hukum, melainkan juga refleksi integritas sosial dan kepedulian terhadap masa depan daerah.
“Siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam memastikan tata kelola pajak berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.
Melalui program Jaksa Menyapa, lanjut Banu, Kejaksaan Negeri Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi mengajak masyarakat serta pelaku usaha membangun budaya sadar pajak dan taat hukum.
“Mari bayar pajak tepat waktu dan berkontribusi langsung dalam mewujudkan Kota Cimahi yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera,” ajak Banu.
Ia menambahkan bahwa kejaksaan akan terus mengedepankan langkah preventif yang diiringi penegakan hukum secara proporsional.
Banu juga menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Cimahi akan terus melakukan upaya preventif dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak daerah.
Baca Juga:Penghapusan Denda PBB, Bappenda Cimahi Dorong Kepatuhan PajakMelalui Strategi yang Tepat, Pajak Kota Cimahi Berhasil Lampaui Target
“Akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan ini,” tutup Banu. (Mong)