JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai menyiapkan pembangunan trase atau jalur jalan baru, sebagai pengganti Jalan Saleh Danasasmita (Batutulis) yang mengalami keretakan akibat terdampak longsor pada bulan Januari 2026 kemarin.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, lahan untuk pembangunan jalur baru tersebut tetap berada di Kecamatan Bogor Selatan, tepatnya di Kelurahan Lawanggintung. Nantinya, jalur baru tersebut akan tersambung hingga kawasan Kelurahan Batutulis.
Saat ini, Pemkot Bogor mulai memasuki tahap awal dalam pembangunan trase baru tersebut dengan melakukan penyiapan lahan melalui proses pembersihan dan pematangan lahan, atau cut and fill.
Baca Juga:DPRD Desak PUPR Ekspose Kajian Lahan Trase Jalan Baru Batutulis: Jangan Sampai Buang-buang Anggaran!Pemprov Gelontorkan Rp22,5 M untuk Proyek Trase di Batutulis Bogor, Lelang Ditargetkan Maret
“Tanggal 23 Februari 2026 ini kami mulai cut and fill untuk jalur trase baru pengganti Jalan Saleh Danasasmita. Kalau kami lihat di lapangan, insyaAllah lahannya sudah aman, sudah clear,” kata Dedie, Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut Dedie menjelaskan, trase baru yang akan dibangun sebagai jalan pengganti Jalan Saleh Danasasmita Batutulis ini memiliki panjang sekitar 230 meter dengan lebar kurang lebih 18 meter.
Dedie pun menargetkan, proses cut and fill ini hanya berlangsung singkat yakni paling lama dua minggu sebagai tahap awal sebelum nantinya tahapan pembangunan konstruksi dimulai.
“Jadi lahan ini dibersihkan, pohon-pohonnya gitu yaa yang harus dipangkas maupun yang direlokasi kalau memungkinkan. Proses cut and fill-nya tidak akan lama paling satu minggu sampai dua minggu,” katanya.
Adapun lahan untuk trase baru ini sebelumnya telah dilakukan pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Bogor, dengan menggunakan anggaran APBD pada akhir 2025 lalu sebesar Rp19,991.500.000. Sebelumnya, lahan ini diketahui dimiliki oleh tiga warga sekitar.
Sementara untuk pembangunan konstruksi atau fisik jalan, Dedie menjelaskan bahwa kawasan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, sehingga pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Saat ini, Pemprov Jawa Barat masih menunggu proses lelang proyek tersebut. Setelah nantinya diperoleh pemenang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengerjaan konstruksi dapat lagsung dilaksanakan dengan target kurang lebih selama enam bulan.