JABAR EKSPRES – Kesiapan infrastruktur menjadi isu krusial dalam menopang pertumbuhan kota dan kualitas hidup warga. Pemerintah Kota Cimahi mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur jangka menengah melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), yang digelar di Gedung A Pemkot Cimahi, Jumat (20/2/2026).
Forum yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, difokuskan pada pembahasan program kegiatan DPUPR untuk tahun anggaran 2027. Agenda tersebut sekaligus menjadi ruang penyelarasan antara rencana kerja perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurut Adhitia, Forum Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan infrastruktur tidak berjalan terputus, melainkan berkelanjutan dan saling terhubung antarperiode perencanaan.
Baca Juga:Terkendala Anggaran hingga Fasilitas, Pemkot Tegaskan Program Disbudparpora Cimahi Harus Tetap BerjalanJam Kerja ASN Cimahi Diubah Selama Ramadan, Pelayanan Tetap Optimal
“FPD ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa apa yang dirumuskan oleh PUPR di tahun 2027 dapat berkelanjutan dan berkesinambungan dengan apa yang telah dibangun di tahun-tahun sebelumnya,” ujar Adhitia.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara soal proyek fisik, tetapi juga dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, kata Adhitia, forum ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan agar pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“FPD ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi dapat berjalan secara efektif dan efisien,” lanjutnya.
Dalam forum tersebut, DPUPR juga memaparkan sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai bagian dari kesinambungan menuju 2027. Salah satunya adalah pembangunan lanjutan rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.
“FPD ini juga menjadi kesempatan bagi Dinas PUPR untuk memaparkan program-program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, seperti pembangunan lanjutan salah satunya yaitu pembangunan rumah dinas Wali Kota dan wakil Wali Kota Cimahi,” kata Adhitia.
Ia menambahkan, sinkronisasi lintas perangkat daerah menjadi kunci agar perencanaan tidak berjalan sektoral dan saling tumpang tindih.
Baca Juga:Masjid Agung Cimahi Siapkan Program Lengkap Ramadan 1447 HijriahTragedi Siswa Cimahi, Akademisi Psikolog Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kesehatan Mental
“Dengan adanya FPD ini, diharapkan dapat tercipta sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Cimahi,” cetusnya.