JABAR EKSPRES – Founder Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi mengingat soal pengkultusan. Hal itu terkait tingginya approval rating atau kepuasan publik atas kinerja Gubernur Dedi Mulyadi.
Prof Burhan menguraikan, pihaknya mengapresiasi atas capaian kepuasan publik yang tembus 95,5 persen itu. Namun ia tetap mengingatkan beberapa hal yang patut jadi perhatian.
Misalnya soal program atau kebijakan dalam upaya pengentasan ekonomi atau penanggulangan kemiskinan yang masih mendapatkan nilai kepuasan rendah dibandingkan aspek lain. Selain itu juga soal pengkultusan.
Baca Juga:BULOG Kancab Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadhan, Stok Dipastikan AmanPA Kota Cimahi Bahas Kesejahteraan Yudisial dalam Diskusi Internasional BPHPI–FCFCOA
Ia menuturkan, kepuasan publik bukan hanya faktor teknokratik, tapi juga ada faktor yang bersifat partisan. Menurutnya kalau hasil kepuasan terlalu tinggi dan kemudian efek partisan yang mendominasi, itu bisa menimbulkan potensi negatif terutama soal pengkultusan.
“Walaupun memang ini indikasi pemecahan rekor nasional di mana approval rating (kepala daerah) bisa di atas 90 persen, ” jelasnya.
Menurut Prof Burhan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jangan sampai terlena dengan capaian tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. “Kang Dedi harus meningkatkan rasionalitas birokrasi, rasionalitas leadership ya. Jangan sampai pendukungnya itu terjerembap pada fenomena kultus, ” jelasnya.
Prof Burhan melanjutkan, jangan sampai warga Jawa Barat terlibat dalam dukung-mendukung yang tidak berbasis fakta objektif. Dan karenanya Kang Dedi harus memanfaatkan modal approval rating yang tinggi tadi bukan untuk membangun kultus, tapi justru untuk membangun rasionalitas politik. Sehingga banyak mendorong kepada warga Jawa Barat untuk mengkritik apa yang masih dirasa kurang.
“Artinya Kang Dedi bukan Nabi, Kang Dedi bukan Superman, dan karenanya beliau seharusnya dengan data semacam ini tidak terlena tapi justru malah membuka ruang kritik, ” tutupnya. (son)