JABAR EKSPRES – Wacana pembongkaran Teras Cihampelas menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy.
Ia mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar mempertimbangkan secara matang dampak ekonomi yang bisa timbul apabila ikon kota tersebut benar-benar dirubuhkan.
Menurut Billy, Teras Cihampelas sejak awal dirancang sebagai instrumen penataan kawasan sekaligus penggerak ekonomi sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL).
Baca Juga:Strategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi Wamenkeu
Karena itu, keputusan pembongkaran tidak hanya berdampak pada aspek fisik tata kota, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha ratusan pelaku UMKM.
“Dampak paling langsung tentu dirasakan para pedagang. Kita bicara soal mata pencaharian. Jika dibongkar, harus ada kepastian relokasi, skema kompensasi, serta jaminan bahwa lokasi baru memiliki potensi ekonomi yang memadai,” ujar Billy, Rabu (11/2).
Dia menilai, tanpa perencanaan transisi yang jelas, pembongkaran berisiko menurunkan pendapatan pelaku usaha kecil dan memicu persoalan sosial baru di kawasan tersebut.
Selain itu, dari perspektif fiskal daerah, Billy menyoroti potensi kerugian negara apabila aset yang dibangun menggunakan anggaran publik tersebut dibongkar sebelum mencapai umur ekonomis yang ideal.
Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara cermat nilai investasi awal, biaya perawatan selama ini, hingga biaya pembongkaran yang akan timbul.
“Secara tata kelola anggaran, pembongkaran aset publik harus melalui analisis cost-benefit yang transparan. Publik berhak mengetahui apakah keputusan ini justru lebih efisien dibandingkan mempertahankan atau merevitalisasi,” katanya.
Billy juga mengingatkan bahwa Cihampelas merupakan salah satu koridor wisata utama di Kota Bandung. Perubahan signifikan terhadap kawasan tersebut akan berdampak pada citra kota sebagai destinasi belanja dan wisata urban.
Baca Juga:Layvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling MenentukanDion Markx Jadi Simbol Regenerasi Persib Bandung
Menurut Billy, apabila pembongkaran dilakukan dengan rencana penataan ulang yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tren pariwisata saat ini, langkah tersebut bisa menjadi momentum revitalisasi kawasan. Namun sebaliknya, jika tanpa arah yang jelas, hal itu dapat memunculkan persepsi inkonsistensi kebijakan.
“Investor dan pelaku usaha selalu melihat stabilitas perencanaan kota. Jika kebijakan berubah-ubah tanpa peta jalan yang jelas, itu bisa memengaruhi kepercayaan terhadap iklim investasi,” ujarnya.