Komisi V DPRD Jawa Barat Ingatkan Ketersediaan Akses Jalan Saat Bangun Sekolah 

Komisi V DPRD Jawa Barat Ingatkan Ketersediaan Akses Jalan Saat Bangun Sekolah 
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hasbullah Rahmat (biru) saat di SMKN 4 Depok. (Dok Humas)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti akses jalan dalam pembangunan dan perbaikan sekolah, beberapa sekolah terkendala akses jalan, sehingga menghambat proses pembangunan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hasbullah Rahmat yang sempat meninjau langsung SMKN 4 Depok, Selasa (10/2).

Salah satu yang menyita perhatiannya adalah soal akses masuk ke sekolah tersebut, di mana aksesnya masih sempit dan hanya bisa dilalui kendaraan kecil.

Baca Juga:Gelar Operasi Keselamatan Lodaya 2026, Ditlantas Polda Jabar Lakukan Rampcek di Tol SarojaPenutupan TPS Tak Berizin Jadi Titik Balik Pembenahan Sampah di Wangunsari

Menurut Politikus PAN itu, akses jalan mestinya tidak disepelekan dalam pembangunan sekolah yang menjadi gerbang masuk siswa, termasuk menjadi akses saat proses pembangunan.

Kondisi akses jalan menuju SMK Negeri 4 Kota Depok dinilai belum memadai dan itu menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan fasilitas pendidikan.

“Jalan sempit, tentu alat berat susah untuk masuk,” katanya.

Hasbullah melanjutkan, pembangunan sekolah mestinya tidak hanya terfokus pada gedung fisik. Ada hal lain yang perlu diperhatikan misalnya memperhatikan aksesibilitas, keamanan lokasi dari potensi bencana, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

“Menurut kami, selama ini perencanaan gedung sekolah belum dibarengi dengan perencanaan sarana dan prasarana pendukung, misalnya saja akses jalan,” katanya.

Hasbullah menceritakan, sekolah itu telah dibangun sejak 2020. Pembangunan bertahap hingga 2025, namun soal akses jalan masih terabaikan dan akses masuk sekolah masih berupa jalan tanah dan hanya dapat dilalui kendaraan kecil.

Karena itu, Hasbullah menyarankan pembelian lahan tambahan sekitar 3.000 meter persegi untuk membuka akses jalan yang lebih layak dan memberikan pintu gerbang yang representatif.

Pihaknya juga mendorong agar proses tender pembangunan dimulai lebih awal, yakni satu hingga dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Hal itu untuk menghindari proyek molor. (son)

0 Komentar