Ia menegaskan, pemulihan tidak hanya menyasar kerusakan fisik, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Pemkab Bandung Barat, kata dia, juga memberi perhatian pada pemulihan layanan publik dan aktivitas pendidikan.
“Banyak fasilitas umum dan bangunan pemerintah, seperti sekolah, yang sementara digunakan sebagai posko. Ini harus segera dipulihkan agar kegiatan pendidikan dan pelayanan publik kembali normal,” katanya.
Terkait pendanaan, Ade Zakir menjelaskan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahap awal difokuskan untuk penanganan masa tanggap darurat.
Baca Juga:Strategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi Wamenkeu
“BTT digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti logistik dapur umum, layanan kesehatan di posko, serta kebutuhan operasional lainnya,” jelasnya.
Pemkab Bandung Barat menyiapkan anggaran BTT sebesar Rp7,3 miliar. Namun, Ade Zakir menegaskan bahwa tidak seluruh anggaran tersebut akan terserap.
“Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jika ada sisa, akan dikembalikan ke kas daerah sebagai SiLPA,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk tahap pemulihan pascabencana akan dihitung secara menyeluruh setelah masa tanggap darurat berakhir.
“Kami akan melihat opsi pergeseran anggaran maupun dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” pungkasnya. (Wit)