JABAR EKSPRES – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kota Cimahi dalam menjalankan roda pembangunan dan pelayanan publik.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa langkah efisiensi justru menjadi momentum untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ngatiyana saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cimahi Utara, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga:Hari ke-11 Pencarian, 67 Jenazah Korban Longsor Pasirlangu TeridentifikasiLangkah Tua Emak Eti, Rezeki dari Gorengan
Ia menekankan bahwa efisiensi tidak dimaknai sebagai pengurangan pelayanan, melainkan penataan ulang prioritas anggaran agar lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
“Bagi Kota Cimahi dengan adanya dampak efisiensi, tapi bagi Cimahi tetap kita semangat. Tidak ada masalah bagi kita karena efisiensi itu juga kita bisa mengefisiensi program atau anggaran yang ada di dalam, ya,” ujar Ngatiyana pada awak media.
Menurutnya, Pemkot Cimahi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dinilai memiliki dampak atau outcome yang kurang optimal. Program semacam itu akan dikurangi atau disesuaikan agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Sehingga saya efisiensi lagi program-program yang kurang, outcome-nya kurang, sehingga kita kurangi,” kata Ngatiyana.
Salah satu bentuk konkret efisiensi tersebut adalah pembatasan perjalanan dinas, khususnya ke luar Provinsi Jawa Barat. Ngatiyana menyebut, saat ini tidak lagi diperbolehkan adanya perjalanan dinas secara rombongan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecuali dalam kondisi tertentu yang benar-benar mendesak.
“Salah satunya perjalanan dinas yang ke luar Jawa Barat kita kurangi, ya. Jadi tidak ada lagi sekarang SKPD-SKPD yang perlu rombongan berangkat ke luar kota Jawa Barat, sampai sekarang belum ada, karena menyadari semua bahwa ini efisiensi,” jelas Ngatiyana.
Ia menambahkan, kehadiran pejabat ke luar daerah hanya dilakukan apabila terdapat undangan resmi dan bersifat strategis, itupun dengan jumlah peserta yang sangat terbatas.
Baca Juga:MTsN Kota Cimahi Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor Pasir Langu
“Kecuali kita ada undangan dari luar Jawa Barat, baru hadir satu-dua orang, ya. Yang program kunjungan banyak ke luar Jawa Barat hampir tidak ada, hampir tidak ada,” jelasnya.