“Ini memunculkan persoalan yang ada di kita. Jadi, kalau celah seperti itu, inkonsistensi itu terjadi sehingga menodai kebijakan-kebijakan yang ada,” kata Asep.
Dia menilai, celah dalam kebijakan tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang membutuhkan ruang untuk permukiman maupun kegiatan komersial.
Pelanggaran, menurut Asep, tidak jarang melibatkan pemilik lahan yang memiliki akses kekuasaan.
Baca Juga:Hari ke-11 Pencarian, 67 Jenazah Korban Longsor Pasirlangu TeridentifikasiLangkah Tua Emak Eti, Rezeki dari Gorengan
“Maka, kata saya ini memang inkonsisten kebijakanan yang diberlakukan. Banyak celah kan. Celah untuk direkayasa,” ujarnya.
Untuk menekan risiko bencana, Asep mendorong perubahan pendekatan dalam pengelolaan tata ruang yang lebih sistematis dan melibatkan berbagai pihak.
Dia menilai penertiban perizinan dan keterlibatan pemilik lahan, aparat kewilayahan, serta tokoh masyarakat menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan.
“Kalau memang dibuat langkah-langkah yang sistematis, strategis, misalnya mengajak para pihak yang terkait pemilik lahan, kemudian aparatur kewilayahan, tokoh masyarakat yang ada di situ, kemudian perizinan juga perlu ditertibkan,” kata Asep.
Dia juga mengingatkan, kebijakan kemudahan perizinan bagi investor tidak diterapkan secara longgar di kawasan dengan daya dukung lingkungan terbatas.
Menurut Asep, tanpa konsistensi kebijakan dan penegakan tata ruang yang tegas, risiko bencana di Bandung Raya akan terus meningkat seiring dengan rusaknya kawasan lindung dan daerah resapan air.
“Jangan sampai konsepnya izin dipermudah supaya investor masuk. Itu celaka juga,” pungkasnya.