JABAR EKSPRES – Sebulan setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan oleh pasukan Amerika Serikat, suasana ibu kota Caracas pada Selasa dipenuhi gelombang unjuk rasa dari kelompok yang berseberangan pandangan politik. Jalan-jalan utama kota menjadi titik temu demonstrasi pro dan anti-pemerintah di tengah masa transisi yang penuh ketidakpastian di bawah kepemimpinan Presiden sementara Delcy Rodriguez.
Pendukung pemerintah dan kelompok oposisi turun ke jalan secara bersamaan. Massa dari Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV) menggelar aksi long march di berbagai wilayah Caracas dengan tuntutan utama agar Maduro, mantan presiden yang kini dipenjara, segera dipulangkan ke tanah air.
Aksi tersebut dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal PSUV Diosdado Cabello bersama kepala mobilisasi massa Nahum Fernandez. Dalam orasinya, Fernandez menegaskan bahwa para pendukung pemerintah akan terus melakukan protes dengan keyakinan bahwa keadilan pada akhirnya akan ditegakkan. Ia juga menekankan komitmen gerakan tersebut untuk terus berada di jalan sebagai bentuk “dukungan penuh” terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Baca Juga:3 Hp Xiaomi Rp2 Jutaan Terbaik di 2025 yang Masih Worth It DibeliHarga Dolar AS Hari Ini 4 Februari 2026 Tembus Rp16.800: Rupiah Tertekan Sentimen Global
Meski banyak seruan agar Maduro dikembalikan, para tokoh PSUV tetap menegaskan kesetiaan mereka kepada Delcy Rodriguez yang resmi menjabat sebagai presiden sementara sejak 5 Januari. Mereka menyatakan dukungan itu penting demi menjaga stabilitas politik nasional, apa pun situasi yang dihadapi negara ke depan.
Di sisi lain, kelompok demonstran lainnya menyuarakan tuntutan berbeda. Mereka mendesak pemulihan menyeluruh bagi para korban kekerasan yang diduga dilakukan atau didukung oleh negara selama bertahun-tahun terakhir. Para pengunjuk rasa ini menyerukan keadilan melalui pertanggungjawaban pejabat tinggi yang terlibat dalam pelanggaran masa lalu serta menuntut jaminan agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terulang.
Sejak mengambil alih kepemimpinan, Rodriguez telah meluncurkan sejumlah kebijakan penting, termasuk pengesahan Undang-Undang Amnesti Umum. Aturan tersebut bertujuan membebaskan ratusan tahanan politik yang ditahan sejak 1999. Selain itu, pemerintah juga memerintahkan penutupan penjara El Helicoide yang selama ini dikenal luas sebagai simbol penindasan.
Penjara El Helicoide, yang kerap dikritik pengamat internasional sebagai lokasi penyiksaan brutal, direncanakan akan dialihfungsikan menjadi pusat olahraga, budaya, dan kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar Caracas.