JABAR EKSPRES – Sejumlah masyarakat dari kalangan guru dan pensiunan guru mendatangi DPRD Jabar, Selasa (3/2) untuk mengadu keberatan dengan beban cicilan pinjaman ke Bank BJB.
Sejumlah warga tersebut bertemu dengan Anggota Komisi III DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari dan beberapa anggota DPRD lain. Kemudian, mereka mengeluhkan bahwa gaji dan uang pensiun habis terserap untuk membayar cicilan ke Bank BJB.
Mereka sadar bahwa itu adalah kewajiban yang harus dituntaskan, tetapi mereka meminta ada keringanan, dengan harapan tetap bisa hidup dari gaji ataupun uang pensiun.
Baca Juga:Dampak Pemotongan TPP, Wali Kota Banjar Mohon Keringanan Kredit bagi ASN ke Bank BJBDemi PAD, Bank BJB Ditarget Laba Rp 2,2 Triliun
Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, para guru ASN dan pensiunan ASN mengaku cukup keberatan dengan beban tagihan yang ada.
“bukan terjerat ya, mereka yang meminjam di Bank BJB itu merasa keberatan atas pinjaman yang mereka lakukan,” cetusnya.
Politikus PDIP itu melanjutkan, keberatan yang dimaksud di antaranya adalah besarnya bunga kredit, termasuk adanya tagihan pinjaman terhadap gaji yang sampai 90 persen.
“Jadi gaji ataupun sisa pensiun itu kan habis, sangat sedikit untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ” terangnya.
Masih kata Ineu, warga yang hadir itu berharap ada keringanan ataupun restrukturisasi kredit.
“mereka ingin adanya restrukturisasi terhadap bunga maupun pinjaman yang mereka sudah lakukan,” jelasnya.
Ineu menerangkan, pihaknya bakal meneruskan aspirasi tersebut karena tidak dalam kapasitas pengambil kebijakan.
Baca Juga:Geliatkan Ekonomi Rakyat, Komisi III DPRD Jawa Barat Dorong Bank BJB Tingkatkan Kontribusi ke Daerah Bank bjb dan TNI AL Lanjutkan Kolaborasi untuk Penguatan Layanan Keuangan
Dalam kesempatan tersebut sudah hadir juga hadir perwakilan dari berbagai pihak, seperti Bank BJB, hingga Pemprov Jabar.
“Mereka juga sudah mendengar, mudah mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan ke depan, ” sambungnya.
Ingatkan OJK Tingkatkan Edukasi
Dalam kesempatan itu, Ineu juga meminta kepada pihak OJK baik di regional maupun daerah untuk lebih masif lagi dalam melakukan edukasi keuangan, dengan harapan fenomena itu tak terulang di kemudian hari.
“Setidaknya sebagai fungsi pengawasan harus terus melakukan pengawasan yang intensif gitu ya, lalu perlu ada literasi keuangan yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian,” jelasnya. (son)