Kemitraan yang terbangun juga menjadi fondasi bagi perusahaan dalam merespons tantangan politik yang penuh ketidakpastian. Dengan posisi tawar yang kuat melalui produk unggulan, pengembang dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menekan angka backlog perumahan yang hingga kini masih mencapai jutaan unit.
“Kita memang selalu bermitra sehingga pasti kita bisa melengkapi kebutuhan pasar dan bisa menjawab tantangan-tantangan perkembangan politik yang ada,” tambah Ronny.
Ujian nyata industri properti sempat mencuat ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan penangguhan sejumlah proyek pembangunan sebagai upaya mitigasi bencana lingkungan. Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha properti karena berdampak langsung pada arus kas dan jadwal serah terima unit. Namun, bagi pengembang yang memiliki fondasi legalitas kuat, situasi tersebut justru menjadi momentum pembuktian integritas.
Baca Juga:Sampai Tanggal Berapa Pembuatan Akun SNPMB 2026? Cek Infonya Sekarang!5 Rekomendasi Motor Listrik Tahan Banjir di Bawah Rp20 Juta, Aman untuk Musim Hujan Harian!
Menanggapi isu tersebut, Ronny menegaskan bahwa WG Land berada pada posisi aman karena seluruh proyeknya telah mengantongi izin dan sesuai dengan peruntukan lahan.
“Boleh tanya semua developer, isu itu pasti agak menggelitik, tapi WG Land ini kita sudah terdepan soal itu. Izin-izin itu semua sudah dimiliki dan semua lahan yang kita kuasai itu memang lahan yang sudah diperuntukkan untuk hunian,” tegasnya.
Ia menilai, transparansi serta kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan tameng utama dalam menghadapi kebijakan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kebijakan pengetatan pembangunan, menurutnya, lahir dari keprihatinan pemerintah daerah terhadap dampak alih fungsi lahan yang memicu bencana banjir di sejumlah wilayah Jawa Barat.
“Kami maklum karena isu itu memang keluar gara-gara banyak peristiwa banjir kan. Namun untuk WG Land sendiri semua surat-surat, legalitas, peruntukan semuanya sangat aman karena memang integritas itu tadi,” jelas Ronny.
Kepercayaan publik tersebut menjadi modal penting saat WG Land mengembangkan proyek Kuta Amerta di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Proyek ini dirancang sebagai kawasan terintegrasi yang memadukan hunian modern, area komersial, perdagangan, hingga pusat gaya hidup, sekaligus menghadirkan alun-alun baru sebagai ruang publik.
“Contohnya, saat ini kita lagi ngembangin lahan di Soreang untuk bikin Kuta Amerta, sebuah lahan terintegrasi jadi ada hunian, ada komersial, ada perdagangan, ada pusat lifestyle, membuat satu alun-alun baru di kota Soreang,” papar Ronny.