Terkait arahan Gubernur Jawa Barat agar daerah mengalokasikan 7,5 persen APBD untuk infrastruktur, Aan mengakui kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan di Bandung Barat. Keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus membagi anggaran ke berbagai sektor pelayanan publik lainnya.
“Kalau 7,5 persen murni untuk infrastruktur, tentu cukup berat bagi kondisi keuangan daerah. Karena itu, pembagian anggaran dilakukan secara proporsional, meski sektor jalan tetap kami prioritaskan,” jelasnya.
Menurut perhitungan DPUTR, kebutuhan ideal anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat mencapai sekitar Rp300 miliar per tahun. Dengan anggaran tersebut, seluruh jalan kabupaten dinilai dapat dituntaskan dalam satu periode kepemimpinan bupati.
Baca Juga:Belanja di Ciwalk Makin Seru, Banyak Hadiah dan Promo RomantisIni 4 Jenis Olahraga Ringan, Tubuh Makin Sehat!
“Kalau tersedia Rp300 miliar per tahun, maka dalam lima tahun jalan kabupaten bisa ditangani secara menyeluruh,” ungkap Aan.
Meski belum mencapai angka ideal, Aan menilai peningkatan anggaran infrastruktur pada 2026 menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan layanan dasar masyarakat.
Ia berharap realisasi anggaran tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat.
“Harapannya, kualitas jalan semakin baik dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Wit)