JABAR EKSPRES – Sebesar Rp102 miliar anggaran APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 digelontorkan khusus untuk penanganan infrastruktur jalan, dari total pagu Rp161 miliar yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan ruas jalan kabupaten yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Barat, Aan Sopian, mengatakan bahwa sektor jalan tetap menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Peningkatan alokasi anggaran tahun ini diharapkan mampu memperluas cakupan penanganan jalan di berbagai wilayah.
Baca Juga:Belanja di Ciwalk Makin Seru, Banyak Hadiah dan Promo RomantisIni 4 Jenis Olahraga Ringan, Tubuh Makin Sehat!
“Dengan porsi anggaran yang lebih besar, kami bisa menangani ruas jalan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Aan, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, dari total pagu Rp161 miliar, anggaran DPUTR juga dialokasikan ke beberapa bidang lain, antara lain sekretariat, sumber daya air, sanitasi, penataan bangunan, dan tata ruang. Meski demikian, lebih dari separuh anggaran tetap difokuskan pada infrastruktur jalan.
Pada tahun anggaran 2026, DPUTR KBB menargetkan perbaikan dan pembangunan jalan sepanjang 42 kilometer. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang realisasinya hanya sekitar 23 kilometer.
Menurut Aan, sebagian besar pekerjaan jalan akan dilaksanakan melalui mekanisme lelang e-katalog, sementara sisanya dikerjakan melalui penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Penambahan anggaran ini berdampak langsung pada bertambahnya panjang jalan yang bisa kami tangani,” katanya.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 anggaran infrastruktur jalan di Bandung Barat berada di kisaran Rp60 miliar dengan total 19 paket pekerjaan. Lonjakan anggaran pada 2026 dinilai memberi ruang percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.
Aan menambahkan, seluruh pagu anggaran DPUTR tahun ini bersumber dari APBD murni Pemkab Bandung Barat. Selama dua tahun terakhir, daerah ini tidak mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk sektor infrastruktur.
Baca Juga:Kolaborasi! UNINUS dan IDIP RI Gelar Webinar Internasional PendidikanWali Kota Dedie Tekankan Pembuangan Puing Pembongkaran Pasar dan Plaza Bogor Harus Rapi dan Tertib
“Walaupun tanpa DAK, kami tetap berupaya memaksimalkan APBD. Kami juga mengusulkan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan informasinya ada dua paket pekerjaan yang disetujui, meski nilai anggarannya masih menunggu kepastian,” ujarnya.