JABAR EKSPRES – Keterlambatan pembayaran kontraktor pada tahun anggaran 2025 menjadi sorotan serius DPRD Kabupaten Bogor.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif agar tidak terulang di tahun mendatang.
Sastra menyampaikan, perencanaan anggaran harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kemampuan riil keuangan daerah.
Baca Juga:Kabupaten Bogor Nikmati Berkah Ramadan Lewat Pameran Artefak dan Masjid BaruPameran Artefak Rasulullah SAW di Laga Satria Pakansari, Warga Bogor Mengaku Haru dan Tersentuh
Ia menilai, setiap program yang dirancang pemerintah daerah wajib disesuaikan dengan sumber pendapatan yang tersedia.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Ketika merencanakan sesuatu, membuat apapun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita,” ujar Sastra, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, keterlambatan pembayaran kepada vendor dan kontraktor menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pihak.
DPRD, kata dia, akan memperkuat fungsi pengawasan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD lebih akurat dan terukur.
“Ini jadi pembelajaran buat kita semua, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban pembayaran yang tertunda.
Berdasarkan informasi yang diterima dari kepala daerah dan sekretaris daerah, pembayaran akan dirampungkan paling lambat Februari 2026.
Baca Juga:Satu Tahun Dedie-Jenal: Warga Kota Bogor Kritisi Kebijakan Razia Angkot hingga Penataan PKLTunggu Perwali, Dishub Kota Bogor Bakal Lanjutkan Razia Angkot Tua
“Tapi Pak Bupati, Pak Sekda menyampaikan, Insyaallah Februari yang tadinya belum terbayarkan Insyaallah dibayarkan,” jelasnya.
Sastra menambahkan, DPRD akan menjadikan persoalan ini sebagai catatan penting dalam pembahasan postur APBD ke depan.
Ia mengajak seluruh elemen legislatif dan eksekutif untuk bersama-sama mengawal perencanaan anggaran agar lebih realistis dan tepat sasaran.
“Itu menjadi catatan kami dari legislatif. Mudah-mudahan ke depan sama-sama kita mengawasi pemerintah, sama-sama kita mengawal pemerintah untuk bagaimana hal-hal yang kurang di tahun 2025-2026 semoga tidak terjadi lagi,” tutupnya.