JABAR EKSPRES – Ribuan warga yang terdampak penutupan perusahaan tambang dari Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kecamatan Cigudeg, Senin (12/1).
Massa menutup akses Jalan Raya Cigudeg dan melempari kantor kecamatan dengan batu sebagai bentuk protes atas penutupan tambang yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan kompensasi.
Dalam aksinya, warga meluapkan kekecewaan dan mendesak Gubernur Jawa Barat serta Bupati Bogor turun langsung untuk menjawab tuntutan mereka.
Baca Juga:Pemkab Bogor Soroti Izin Kelola Sampah Domestik dan Komunikasi Pemkot TangselPemkab Bogor Sebut PT Aspex Kumbong Belum Kantongi Izin Olah Sampah Domestik
Penutupan tambang selama lebih dari tiga bulan disebut telah memukul perekonomian ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Koordinator aksi, Asep Fadlan, menegaskan tuntutan utama massa adalah dibukanya kembali aktivitas pertambangan dalam waktu dekat.
“Kami menuntut bulan ini tambang harus dibuka dan janji Gubernur tentang pemberian bantuan sosial kepada masyarakat segera direalisasikan,” katanya.
Asep menjelaskan, penutupan tambang merujuk pada surat edaran (SE) tertanggal 19 dan 26 September yang berkaitan dengan pembangunan jalan di Parungpanjang.
Menurutnya, pembangunan jalan tersebut kini telah rampung, namun dampak sosial-ekonomi akibat berhentinya aktivitas tambang belum mendapat solusi.
“Pembangunan jalan sudah selesai, tapi persoalan warga terdampak belum beres. Kompensasi harus dibayarkan. Seharusnya satu orang menerima total Rp9 juta selama tiga bulan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan janji Gubernur Jawa Barat yang menyatakan tambang akan dibuka kembali setelah pembangunan jalan rampung.
Baca Juga:Pemkab Bogor Hentikan Sementara Pengelolaan Sampah Pemkot Tangsel di CileungsiBupati Bogor Tegaskan Pengelolaan Sampah Tangsel di Cileungsi Harus Sesuai Aturan dan Persetujuan Warga
“Janji gubernur jelas, kalau jalan Parungpanjang selesai, tambang dibuka,” lanjut Asep.
Namun hingga kini, kata Asep, janji tersebut belum terealisasi. Ia bahkan menilai pernyataan Gubernur hanya sebatas wacana.
“Pasca demo di Desa Cipinang, Rumpin, memang ada pernyataan kompensasi akan dicairkan, tapi tidak jelas kapan tanggal dan bulannya. Sampai sekarang tidak ada realisasi,” pungkasnya.