Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyebaran hoaks di masyarakat.
“Kami juga juga terus melakukan pemantauan terhadap isu-isu yang berkembang di ruang digital, khususnya media sosial, sebagai bagian dari upaya pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi hoaks,” ujar Achmad.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Kota Cimahi, Andri Nurwantoro menilai pendekatan literasi digital yang efektif harus memadukan konten singkat dan kegiatan langsung di masyarakat.
Baca Juga:Tingkatkan Sinergi selama Ramadan, Diskominfo Cimahi Gelar Pertemuan PersLuncurkan SIMPONI, Diskominfo Cimahi: Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik
Konten visual-emosional seperti video pendek dan infografis dinilai lebih mudah diterima, terutama jika disampaikan dengan bahasa sehari-hari yang dekat dengan budaya lokal.
“Yang disampaikan dalam bahasa sehari-hari (termasuk unsur budaya Sunda bila perlu) dan diakhiri call-to-action konkret seperti jangan langsung forward, cek sumber, lapor,” ujarnya.
Andri menjelaskan, penanganan hoaks dilakukan melalui proses verifikasi berlapis. Setiap laporan yang masuk terlebih dahulu diverifikasi, kemudian ditelusuri ke sumber primer dan dikonfirmasi kepada OPD atau dinas terkait sebelum ditentukan sebagai hoaks atau klarifikasi.
“Keputusan kemudian dipublikasikan dan dilaporkan ke platform. Tim juga berkoordinasi ke tingkat provinsi atau nasional bila diperlukan, seperti dengan Jabar Saber Hoaks,” terangnya.
Menurut Andri, peran KIM dan PIC PPID sangat strategis sebagai perpanjangan mata dan telinga Diskominfo di lapangan.
Menurut, mereka kerap mendeteksi isu lokal yang luput dari pemantauan digital.
“Mereka mendeteksi isu lokal yang sering tidak terlihat oleh pemantauan otomatis akun resmi,” kata dia.
Baca Juga:Diskominfo Kota Cimahi Bahas 4 Isu Strategis Peningkatan Pelayanan PublikDiskominfoarpus Cimahi Ingatkan Masyarakat Jangan Mudah Percaya Hoaks
Ia mencontohkan, KIM melaporkan isu-isu seperti bansos atau kebijakan lingkungan melalui jalur koordinasi khusus yang melibatkan perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.
“Dengan sinergi konten digital dan jaringan KIM yang aktif, penyebaran hoaks bisa ditekan dan informasi resmi menjangkau warga yang jarang online,” ujarnya menutup. (Mong)