Anggaran terus meningkat signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, pada 2017, dana mencapai Rp60 triliun (sekitar Rp800,4 juta per desa), dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp72 triliun (Rp960,6 juta per desa).
Anggaran tetap stabil tinggi di akhir periode, dengan alokasi sekitar Rp71 triliun pada 2024 dan 2025 lalu, yang mencakup lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.
“Komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa sangatlah besar. Total pendanaan Pemerintah yang dikucurkan selama 11 tahun, dari tahun 2015 hingga 2025, telah mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp681,75 triliun,” tutur Djoko.
Baca Juga:Terminal Bubulak Disulap Jadi Pusat Akses Transportasi Publik ke IPB DramagaMobilitas Warga Diprediksi Melejit, Dishub Cimahi Terapkan Pengamanan Transportasi Berlapis
“Peningkatan alokasi dana per desa menunjukkan fokus yang berkelanjutan dalam memperkuat otonomi dan pembangunan di tingkat desa,” tambahnya.
Pada 2015 hingga 2025 lalu, rata-rata dana yang diterima desa melonjak drastis, dari hanya Rp280,3 juta menjadi sekitar Rp943,22 juta per desa.
“Peningkatan ini mencerminkan upaya konsisten Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui transfer fiskal yang signifikan,” imbuhnya.
“Meningkatkan transportasi desa adalah kunci untuk membuka peluang ekonomi yang lebih baik dan pembangunan yang menyeluruh di perdesaan,” lanjutnya.
Djoko menjelaskan, jaringan transportasi yang baik memungkinkan penduduk desa untuk mengangkut hasil pertanian, kerajinan tangan, dan barang-barang lainnya ke pasar dengan lebih efisien dan hemat biaya.
Jalan dan pilihan transportasi yang lebih baik dinilai dapat memudahkan penduduk desa untuk bepergian ke tempat kerja di kota-kota terdekat atau kawasan industri.
Hal ini menurut Djoko, bisa memperluas kesempatan kerja mereka di luar desa itu sendiri, mendiversifikasi sumber pendapatan dan berpotensi menghasilkan upah yang lebih tinggi.
Baca Juga:Transportasi Hijau di Depan Mata, Trem Baterai PT INKA Segera Uji Coba di Kota BogorTransportasi Jawa Belum Merata, Bandung Masuk Sorotan Soal Wacana Kereta Cepat ke Surabaya
“Konektivitas yang lebih baik dapat menarik bisnis dan investasi baru ke desa. Akses yang lebih mudah bagi pemasok dan pelanggan dapat menjadikan desa lokasi yang lebih layak bagi usaha kecil, menciptakan lapangan kerja lokal, dan meningkatkan perekonomian lokal,” pungkasnya. (Bas)