JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung masih mengalami kekurangan sekitar 4.900 tenaga pendidik, terdiri dari guru, penilik, dan pengawas.
Kekurangan tersebut akan menjadi prioritas untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
Menurutnya, pendidikan dasar merupakan hak dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian utama pemerintah daerah.
Baca Juga:Persib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico IndonesiaBukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri Kota
“Yang paling penting, pendidikan dasar itu adalah salah satu hak dasar masyarakat yang harus diprioritaskan,” ujarnya pada Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, langkah ini bertujuan agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan, dapat terpenuhi pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Berdasarkan paparan dari Dinas Pendidikan, Kang DS menyebut kekurangan tenaga pendidik terjadi di berbagai jenjang pendidikan.
“Dari data yang disampaikan, jumlah guru, penilik, dan pengawas masih kurang kurang lebih 4.900 orang,” ujarnya.
Kekurangan ini, lanjut Kang DS, menjadi pekerjaan rumah bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung.
Ia meminta agar kebutuhan tersebut didorong dan disampaikan secara resmi kepada MenPAN RB.
“Sehingga ke depan tidak ada lagi kekurangan pengajar yang seharusnya menjadi keharusan untuk kita perjuangkan,” katanya.
Baca Juga:Di Bawah Kepemimpinan Prabowo, Mentan Amran Antar Indonesia Capai Swasembada Pangan 2025Meski Pincang, Macan Kemayoran Pede Tantang Persib di GBLA
Ia juga memaparkan kondisi tenaga pendidik saat ini, di mana jumlah guru PNS tersisa sekitar 3.800 orang. Sementara itu, jumlah guru P3K dan P3K paruh waktu mencapai sekitar 10.000 orang.
“Totalnya sekitar 14.000 tenaga pendidik yang sudah berjalan saat ini, dan masih kekurangan sekitar 4.900 orang,” jelas Kang DS.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati Bandung menugaskan BKPSDM untuk menyiapkan berbagai skema pemenuhan kebutuhan guru.
Opsi yang dipertimbangkan antara lain pengusulan formasi ke MenPAN RB, migrasi pegawai dari dinas lain ke Dinas Pendidikan, rekrutmen CPNS, peningkatan status P3K menjadi PNS, maupun pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh.
“Semua opsi itu akan kita kaji agar kebutuhan tenaga pendidik bisa terpenuhi,” ujar Kang DS.
Ia menegaskan, strategi utama yang harus difokuskan bukan hanya pada jumlah tenaga pendidik, tetapi juga pada kualitas proses belajar mengajar. Ia berharap mutu pendidikan benar-benar bisa dirasakan langsung oleh para siswa dan siswi di Kabupaten Bandung.