JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan komitmennya mempercepat penyerapan anggaran sejak awal tahun 2026, khususnya pada sektor pelayanan dasar masyarakat yang bersinggungan langsung dengan program strategis nasional.
Dadang mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya baru 11 OPD, dua hari ini baru 11 OPD. Dimulai kemarin dengan Dinas Pertanian, setelah pulang dari rapat dengan Pak Presiden,” ujar Dadang saat Kunjungan Kerja dan Ekspos Program Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga:Realisasi Keuangan 4 OPD Ini Kurang dari 50 Persen, Serapan Anggaran Tak Dioptimalkan?Siasat Dedi Mulyadi Balas Menkeu, Datangi BPK dan Bakal Tagih TKD
Ia menjelaskan, OPD yang telah dievaluasi meliputi Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan beserta delapan rumah sakit daerah, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Menurutnya, pemilihan OPD tersebut bukan tanpa alasan.
“Kenapa kita lebih dorong OPD-OPD ini, karena ada kaitan dan irisan langsung dengan program strategis nasional,” katanya.
Dadang juga menyoroti tantangan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, terkait percepatan penyerapan anggaran daerah pada triwulan pertama dan kedua. Ia menilai hal tersebut sebagai peluang bagi Kabupaten Bandung untuk membuktikan kesiapannya.
“Kalau daerah percepatan penyerapannya di triwulan satu dan dua, maka TKD-nya akan dikembalikan lagi ke daerah. Ini akan saya buktikan,” tegasnya.
Ia bahkan berencana menemui langsung Menteri Keuangan pada Selasa mendatang untuk menyampaikan kesiapan Kabupaten Bandung.
“Nanti hari Selasa akan saya sodorkan kepada Menteri Keuangan, tolong cairkan uang kami di luar gaji, DAU-nya keluarkan,” ucap Dadang.
Menurut Dadang, fokus utama percepatan anggaran diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, serta infrastruktur pendukung.
Ia memastikan seluruh proses persiapan akan dirampungkan dalam waktu dekat.
Baca Juga:Terbitkan PMK Baru, Purbaya Perketat Batas Defisit APBD 2026 jadi 0,11 Persen dari PDBHarmonisasi Fiskal 2026: Alokasi TKD 2026 Turun, Belanja Pusat Naik
“Kita benar-benar fokus di triwulan pertama ini, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemkab Bandung telah mulai membuka proses tender sejak awal tahun. Dadang pun mengajak seluruh pelaku usaha mengikuti lelang sesuai ketentuan.
“Silakan bagi siapapun perusahaan yang ingin mengikuti lelang, tempuh mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.