JABAR EKSPRES – Kekosongan jabatan pimpinan definitif di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis Kabupaten Bandung Barat dinilai berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan realisasi program prioritas kepala daerah.
Diketahui, hingga akhir 2025, dinas-dinas vital tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Lima OPD strategis yang belum memiliki kepala dinas definitif, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pendidikan.
Baca Juga:Libur Panjang Nataru, Aparat Gabungan Perketat Pengamanan di Cimahi dan Bandung BaratAntisipasi Risiko Kecelakaan, Pengawasan di Kawasan Wisata Bandung Barat Diperketat Jelang Nataru
“Kondisi ini sebagai persoalan serius yang harus segera ditangani oleh bupati,” ujar Wakil Ketua DPRD KBB, Dadan Supardan, saat dikonfirmasi, Senin (22/12/2025).
Menurut Dadan, kelima dinas tersebut merupakan “jantung” Pemkab Bandung Barat. Masing-masing memiliki peran vital dalam pelayanan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, investasi, hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Yang utama itu bagaimana visi dan misi bupati yang sudah dipetakan dalam RPJMD bisa terwujud secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu sulit tercapai kalau OPD strategis masih dipimpin Plt,” tegasnya.
Ia menegaskan, meski bukan satu-satunya indikator, keberadaan pejabat definitif sangat menentukan arah kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program.
Plt, lanjutnya, sering kali tidak memiliki kewenangan penuh dan tidak cukup kuat secara struktural maupun psikologis untuk menjalankan agenda-agenda besar.
“Plt itu biasanya tidak memiliki beban tanggung jawab optimal. Ada target dan kewajiban SKPD yang harus diselesaikan, dan itu menuntut kepemimpinan yang kuat dan pasti,” katanya.
Dadan juga mengingatkan bahwa kekosongan jabatan tersebut berisiko mengganggu realisasi janji politik kepala daerah yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.
Baca Juga:Pengisian Jabatan Tertahan, 5 Dinas Kabupaten Bandung Barat Masih Menunggu Restu BKNHingga Pertengahan Desember, Pajak Daerah Bandung Barat Tembus 92 Persen
“Tanpa kepastian kepemimpinan, target-target kinerja bisa meleset atau tidak berjalan maksimal,” kata Dadan.
Persoalan ini juga ia kaitkan dengan kebutuhan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, harmoni antara dua lembaga ini penting untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan keuangan dan dinamika sosial ekonomi.