Ekonomi Dinilai On Track, Kota Bandung Masih Hadapi Permasalahan Ketimpangan Sosial dan Kesejahteraan

Ekonomi Dinilai On Track, Kota Bandung Masih Hadapi Permasalahan Ketimpangan Sosial dan Kesejahteraan
Suasana permukiman padat penduduk di bantaran sungai Cikapundung di kawasan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (22/12). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Di balik capaian pertumbuhan ekonomi yang dinilai berada di jalur positif, Kota Bandung masih menghadapi persoalan laten yang belum terselesaikan, ketimpangan sosial.

Hal ini telah disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menilai bahwa indikator makro memang menunjukkan tren membaik, namun distribusi kesejahteraan belum sepenuhnya merata.

“Secara umum, ekonomi Kota Bandung on track. Pertumbuhan berjalan baik, kemiskinan dan pengangguran menurun,” kata Farhan, dikutip Senin (22/12).

Baca Juga:Longsor Berulang di Kampung Walihir Bandung Barat Ancam Jalan Penghubung Dua KecamatanPemkab Bandung Segera Kaji Pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten 2026

Meski demikian, Farhan tidak menutup mata terhadap fakta bahwa gini ratio Kota Bandung masih berada di kisaran 0,4. Angka ini lebih tinggi dibandingkan standar nasional yang berada di sekitar 0,3, sekaligus menjadi sinyal bahwa hasil pembangunan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

“Ini berarti masih ada jurang antara kelompok masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi dengan mereka yang belum merasakannya secara optimal,” ujar Farhan.

Sebagai kota jasa, pendidikan, dan ekonomi kreatif, Bandung memiliki karakteristik ekonomi yang cenderung tumbuh cepat namun rentan menciptakan ketimpangan.

Sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti industri kreatif, teknologi, dan pariwisata, sering kali hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat dengan modal sosial, pendidikan, dan keterampilan tertentu.

Sementara itu, kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih terkonsentrasi pada sektor informal dengan produktivitas rendah dan perlindungan kerja yang minim. Kondisi ini membuat penurunan angka kemiskinan berjalan lambat dan mudah berbalik arah ketika terjadi guncangan ekonomi.

Menanggapi persoalan tersebut, perwakilan Asosiasi Psikologi Organisasi dan Industri (APIO), Billy Martasandy, menilai bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan membutuhkan pendekatan lintas disiplin, termasuk dari perspektif psikologi kerja dan organisasi.

“Selama ini, penanganan kemiskinan terlalu berfokus pada aspek ekonomi dan bantuan jangka pendek. Padahal, kemiskinan juga berkaitan erat dengan kesiapan individu menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif,” katanya.

Baca Juga:Libur Panjang Nataru, Puluhan Ribu Kendaraan Mulai  Memasuki Kota Bandung Melalui GT Pasteur dan Cileunyi Libur Panjang Nataru, Aparat Gabungan Perketat Pengamanan di Cimahi dan Bandung Barat

Menurutnya, banyak masyarakat miskin perkotaan sebenarnya berada pada kondisi working poor, bekerja, tetapi dengan pendapatan tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan.

Hal ini dipicu oleh rendahnya produktivitas, keterampilan yang tidak sesuai kebutuhan pasar, serta minimnya kepercayaan diri dan ketahanan psikologis.

0 Komentar