“Tanpa intervensi pada aspek mindset, soft skill, dan kesehatan psikologis, pelatihan kerja sering kali tidak efektif. Orang bekerja, tapi tetap tidak naik kelas,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada kualitas tenaga kerja itu sendiri.
Ia mendorong adanya asesmen psikologis dasar, pendampingan karier, serta pelatihan soft skill sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan daerah.
Baca Juga:Longsor Berulang di Kampung Walihir Bandung Barat Ancam Jalan Penghubung Dua KecamatanPemkab Bandung Segera Kaji Pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten 2026
“Misalnya, penguatan kemampuan adaptasi, komunikasi, manajemen stres, hingga etos kerja. Ini sangat menentukan apakah seseorang bisa bertahan dan berkembang di dunia kerja,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan asosiasi profesi perlu diperkuat untuk memastikan program pelatihan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri.
“Kalau tidak ada jembatan antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja, maka pengangguran dan kemiskinan hanya berpindah bentuk,” tambahnya.
Baik Farhan maupun APIO sepakat bahwa tantangan utama Kota Bandung ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penurunan kemiskinan dan pengangguran perlu diikuti dengan upaya serius menekan ketimpangan agar stabilitas sosial dan ekonomi kota tetap terjaga.
“Bandung punya potensi besar. Tapi potensi itu harus dikelola dengan kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan penguatan manusia sebagai subjek pembangunan,” pungkasnya (dam)