JABAR EKSPRES – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon berencana menerapkan pembatasan terhadap perusahaan yang menjalin hubungan bisnis dengan entitas yang tercantum dalam daftar 1260H. Daftar ini memuat perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan atau memberikan dukungan kepada Tentara Pembebasan Rakyat China maupun Partai Komunis China.
Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Basis Industri, Michael Cadenazzi, menyatakan bahwa Pentagon secara rutin merilis daftar tahunan 1260H yang memuat perusahaan militer China yang beroperasi di AS.
“Kantor kami menerbitkan daftar 1260H tahunan perusahaan militer China yang beroperasi di AS, guna memberikan transparansi penting dalam masalah ini,” ujarnya.
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi terkait aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.
Baca Juga:Erdogan: 580 Ribu Pengungsi Suriah Pulang, Agresi Israel Hambat Stabilitas SuriahJafar/Felisha Jadikan Kekalahan dari China sebagai Bekal Evaluasi di BWF World Tour Finals 2025
“Segera, kami akan berupaya menegakkan wewenang Pasal 805 yang melarang pemerintah untuk memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan dalam daftar 1260H,” sumbangnya.
Cadenazzi menambahkan bahwa Pentagon akan segera menegakkan kewenangan Pasal 805, yang melarang pemerintah AS menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan entitas dalam daftar 1260H. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi yang digelar oleh Atlantic Council pada Rabu (17/12).
Saat ini, sekitar 200 perusahaan telah masuk dalam daftar 1260H, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring bertambahnya informasi yang diperoleh AS dari negara sekutu dan Kongres.
Pembaruan terakhir daftar tersebut diterbitkan pada Januari dan mencakup lebih dari 130 entitas yang diduga bekerja sama dengan militer China. Perusahaan-perusahaan itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari penerbangan, konstruksi, pelayaran, manufaktur perangkat keras komputer, hingga layanan komunikasi.
Berdasarkan aturan yang berlaku, pemerintah federal AS dilarang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang tercantum dalam daftar 1260H. Selain itu, Pasal 805 juga melarang kontrak pemerintah dengan perusahaan yang masih menjalin kerja sama bisnis dengan entitas dalam daftar tersebut.
Cadenazzi mengungkapkan bahwa pemerintah AS menargetkan penegakan aturan serta komunikasi langsung dengan perusahaan-perusahaan terkait Pasal 805 akan dimulai pada 2026. Sebelumnya, pada akhir November, Bloomberg melaporkan bahwa Pentagon tengah mempertimbangkan untuk menambahkan Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc., dan BYD Co. ke dalam daftar pemasok militer China.*