Wahyu menilai, bila pilkada dipilih DPRD, beban anggaran dapat dipangkas drastis karena proses pemilihan hanya melibatkan 45 anggota dewan dan selesai dalam waktu singkat. Tidak ada pembiayaan TPS besar-besaran, tidak ada mobilisasi massa, dan risiko sengketa hasil ikut menurun. “Kalau dipilih oleh DPRD itu otomatis lebih efektif dari sisi anggaran, dan untuk menghindari rawan-rawan konflik itu bisa diantisipasi, atau mungkin bisa hampir tidak ada,” jelasnya.
Meski begitu, Wahyu mengingatkan bahwa perubahan sistem tidak serta-merta menghapus praktik politik uang. Menurutnya, peluang penyimpangan tetap ada, baik dalam sistem langsung maupun perwakilan. “Bukan berarti ketika pemilihan DPRD tidak terjadi juga. Bisa jadi juga (terjadi). Hal-hal semacam itu kan belum selesai, apapun sistemnya, money politic tetap harus diantisipasi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat menyiapkan regulasi pencegahan yang tegas bila wacana ini akhirnya disahkan. “Contoh sistem untuk menghindari money politic seperti apa? Itu sulit memang, tetapi perlu dicegah,” katanya.
Baca Juga:Gunakan Metode Sling Load, Pertamina Gerak Cepat Pasok LPG ke Daerah Bener Meriah Petir Hantam Rumah di Cikalongwetan, Seorang Mahasiswa Terluka
Jika pilkada dipilih DPRD, Wahyu melihat potensi anggaran bisa teralokasikan lebih optimal untuk kebutuhan pembangunan. Selama ini, sebagian anggaran daerah harus disiapkan untuk kebutuhan KPU, Bawaslu, hingga dukungan teknis lainnya selama pilkada. “Baik pemerintah, partai politik, maupun calon kepala daerah itu harus menyiapkan semuanya. Dan itu cukup luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi irit bicara soal wacana Pilkada dipilih DPRD yang kembali mencuat. Pihaknya enggan untuk berkomentar. “Gubernur tidak punya kompetensi. Dan itu kewenangan DPR, ” katanya. (agi/mong/son/yan)