JABAR EKSPRES – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah menyampaikan sejumlah dokumen kepada negara-negara Eropa yang berisi proposal rencana pemulihan ekonomi Ukraina serta pemulihan kembali hubungan ekonomi dengan Rusia setelah konflik berakhir.
Menurut laporan The Wall Street Journal pada Rabu (10/12), dalam beberapa pekan terakhir pemerintahan Trump mengedarkan serangkaian proposal singkat yang memicu pembahasan intens antara Washington dan Eropa.
Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut mempertimbangkan investasi pada sektor energi Rusia, termasuk produksi minyak di wilayah Arktik serta pengembangan logam tanah jarang. Selain itu, proposal itu berisi upaya untuk menghidupkan kembali jalur distribusi energi Rusia ke Eropa dan pasar internasional.
Baca Juga:Trump Ancam Presiden Kolombia di Tengah Upaya Menekan MaduroJanice Tjen dan Alexandra Eala Buka Musim 2026 di Turnamen WTA Auckland
Sementara itu, rencana rekonstruksi Ukraina diperkirakan akan melibatkan perusahaan-perusahaan asal AS, dengan pendanaan sekitar 200 miliar dolar AS (sekitar Rp3.335 triliun) yang bersumber dari aset Rusia yang saat ini dibekukan.
Pihak AS menilai pendekatan Eropa yang ingin langsung menggunakan aset beku tersebut akan menghabiskan dana terlalu cepat, sedangkan strategi AS menekankan investasi untuk menumbuhkan aset tersebut sebelum digunakan.
Respons dari pejabat Eropa terhadap rencana ini terbilang beragam. Salah satu sumber menyamakan langkah itu dengan pernyataan Trump yang pernah mengusulkan transformasi Jalur Gaza menjadi “riviera Timur Tengah” selepas perang.
Ada juga yang mengibaratkan proposal energi antara Rusia dan AS itu dengan Konferensi Yalta tahun 1945, ketika AS, Inggris, dan Uni Soviet merumuskan tatanan dunia pasca Perang Dunia II.
Sejak pertengahan November, AS semakin gencar mempromosikan rencana perdamaian terbaru untuk Ukraina. Pada 2 Desember, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima utusan khusus AS Steve Witkoff bersama Jared Kushner, menantu Presiden Trump, di Kremlin untuk membahas proposal tersebut.
Sejak Rusia melancarkan operasi militernya di Ukraina pada 2022, Uni Eropa dan negara-negara G7 telah membekukan hampir setengah cadangan devisa Rusia yang totalnya mencapai sekitar 300 miliar euro. Sekitar 200 miliar euro dari jumlah itu disimpan di akun-akun di Eropa, terutama di Euroclear, lembaga penyimpanan sekuritas berbasis Belgia.
Di sisi lain, Kremlin tetap menegaskan bahwa setiap upaya penyitaan aset Rusia dianggap sebagai tindakan ilegal dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.*