JABAR EKSPRES – Pemerintah memastikan program pemutihan BPJS Kesehatan akan resmi berjalan mulai Desember 2025, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan tunggakan iuran untuk mendapatkan keringanan.
Langkah ini menjadi salah satu upaya negara memperluas akses jaminan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, menyampaikan bahwa pelaksanaan program akan difokuskan pada akhir 2025 dan menyasar kategori pekerja di sektor informal.
Baca Juga:Viral Pria Tak Dikenal Teriak ‘Kiamat’ Pakai Toa Masjid, Warga TerkejutOJK Jawa Barat Memperkuat Akses Keuangan Bagi UMKM Kabupaten Garut
“Peserta yang akan mendapatkan prioritas adalah mereka yang termasuk Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu warga yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat perusahaan,” jelas Cak Imin saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Syarat Peserta Pemutihan BPJS Kesehatan 2025
Untuk dapat mengikuti program pemutihan BPJS Kesehatan, peserta harus memenuhi beberapa ketentuan dari pemerintah. Berikut daftar persyaratannya:
1. Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta harus termasuk kelompok masyarakat yang memang layak menerima bantuan iuran dari pemerintah.
2. Berasal dari Keluarga Tidak Mampu
Kategori ini mencakup warga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang masuk dalam data resmi pemerintah.
3. Termasuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Keberadaan nama peserta di DTSEN menjadi syarat wajib karena data ini menjadi acuan validasi penerima manfaat.
4. Berstatus PBPU atau BP
Program menyasar Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) seperti pedagang, buruh lepas, pekerja mandiri, hingga masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Program ini memungkinkan peserta menghapus atau meringankan tunggakan iuran sehingga status kepesertaan kembali aktif tanpa beban finansial berlebih.
Baca Juga:Telkom Akses Gerak Cepat Pulihkan Jaringan Terdampak Banjir dan Longsor di SumateraMekar Lodji Parahyangan Resmi Luncurkan Show Unit Tipe Bougenvil
Pemerintah berharap langkah ini mampu memperluas cakupan layanan kesehatan nasional sekaligus mencegah meningkatnya jumlah peserta nonaktif akibat masalah ekonomi.