JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung resmi menambah 7.550 PPPK Paruh Waktu sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Ribuan pegawai tersebut dilantik di Lapangan Upakarti, Soreang, Senin (8/12/2025), dan langsung diminta untuk bekerja disiplin serta mendukung peningkatan pelayanan publik.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa penambahan PPPK Paruh Waktu ini merupakan bagian dari strategi Pemkab dalam menutup kebutuhan tenaga di berbagai sektor.
Baca Juga:SK Dibagikan! 5.408 PPPK Paruh Waktu Sumedang Kini Punya Kepastian StatusPemkot Bogor Lantik 3.868 PPPK Paruh Waktu, Dedie: Fondasi Baru untuk Tingkatkan Layanan Publik
Kang DS juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan peningkatan status mereka.
“Perjuangan belum selesai. Kami sudah menyampaikan kepada Kemenpan-RB dan BKN agar bapak/ibu bisa diperjuangkan menjadi PPPK penuh,” katanya, Senin (8/12/2025).
Selain menambah kekuatan SDM, Pemkab Bandung juga dihadapkan pada potensi krisis ASN dalam beberapa tahun mendatang.
Jika tidak ada rekrutmen CPNS atau kenaikan status PPPK, jumlah PNS di Kabupaten Bandung bisa turun drastis menjadi sekitar 650 orang.
“Ini adalah kondisi yang kami khawatirkan karena bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kami akan terus berjuang agar PPPK Paruh Waktu bisa mendapatkan kesempatan menjadi PPPK penuh,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Ia menekankan bahwa profesi mereka bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Bekerjalah dengan hati. Tenaga kesehatan utamakan keselamatan nyawa, guru fokus pada karakter anak didik,” pesannya.
Baca Juga:3000 Guru Belum Terdata PPPK, Ketua DPRD Bogor Desak Pemkab Percepat Kesejahteraan PendidikRibuan PPPK Bandung Barat Diangkat, DPRD KBB Ingatkan Tak Boleh Sekadar Seremonial
Pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu ini diharapkan mampu memperkuat struktur pelayanan di berbagai sektor, sekaligus menjawab tantangan kekurangan tenaga aparatur di Kabupaten Bandung beberapa tahun ke depan.