JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memberikan sosialisasi lebih mendalam terkait rencana program pemberdayaan masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan pohon.
Program tersebut disebut akan melibatkan warga secara langsung, dan peserta yang ikut menanam serta merawat pohon dijanjikan mendapat upah sebesar Rp 50 ribu per hari.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun dalam upaya pelestarian lingkungan. Ia mencontohkan, Pemkab Bogor saat ini tengah menjalankan program pembangunan hutan kota di 40 kecamatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga:Epy Kusnandar 'Preman Pensiun' Tutup Usia, Dunia Hiburan Indonesia BerdukaPGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
Namun, terkait rencana pemberian gaji Rp 50 ribu bagi warga penanam pohon, Teuku mengaku baru mengetahuinya.“Nah, yang untuk Rp 50 ribu per orang ini saya baru dengar,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Teuku juga mempertanyakan sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaan program yang digagas Dedi Mulyadi tersebut.“Pertanyaan berikutnya adalah anggarannya dari mana. Nah itu yang jadi problem,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila anggaran berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka hal itu perlu diperjelas agar tidak membebani kapasitas keuangan Kabupaten Bogor.“Kalau KDM punya anggaran provinsi, ya mungkin mangga. Tapi ini nanti berdampak juga pada kapasitas anggaran Kabupaten Bogor,” lanjutnya.
Teuku menyebut pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Pemprov Jabar mengenai teknis pemberian insentif kepada masyarakat tersebut.“Secara teknis beliau harusnya sudah memikirkan secara matang, hanya saja belum disosialisasi di level kabupaten/kota,” ucapnya.
Menurutnya, setiap program perlu dirumuskan secara detail melalui koordinasi dan kerja sama yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.“Ini harus dilihat secara detail dalam konteks koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, karena anggaran kabupaten dan anggaran provinsi adalah dua hal yang berbeda,” jelasnya.
Teuku menilai bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing daerah.“Apalagi semuanya ini tergantung kapasitas anggaran di satu daerah,” katanya.