JABAR EKSPRES – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung mencatat jumlah perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga di Kota Kembang masih sangat tinggi.
Berdasarkan pendataan terbaru, lebih dari 160 ribu perempuan tercatat secara administratif sebagai penanggung jawab rumah tangga.
Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 perempuan masuk kategori penduduk miskin dan rentan miskin. Data tersebut dikumpulkan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bandung untuk memetakan kelompok yang membutuhkan intervensi bantuan.
Baca Juga:Misi Kebangkitan Persib Dimulai di Madura: Tiga Poin Harga Mati!Habis Sudah Kesabaran Bojan Hodak, Beberapa Pemain Persib Bakal Didepak!
Kepala DP3A Kota Bandung, Uum Sumiati, menjelaskan bahwa perempuan kepala keluarga umumnya adalah mereka yang tidak memiliki suami sehingga secara otomatis tercatat di kartu keluarga (KK) sebagai kepala keluarga.
Selan itu, kata Uum, Ada pula sebagian kecil perempuan yang menjadi kepala keluarga sementara karena suami bekerja di luar kota.
“Mungkin ada yang suaminya sedang bertugas di daerah lain, tetapi jumlahnya tidak banyak,” ujar Uum, Jumat (28/11/2025).
Ia menambahkan, definisi perempuan kepala keluarga tak hanya berdasarkan ketiadaan nama suami di KK. Ada pula perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena berbagai kondisi, seperti suami sakit atau tidak mampu bekerja.
Meski demikian, Uum menegaskan bahwa tidak semua perempuan kepala keluarga masuk kategori prasejahtera. Jumlah yang masuk kategori miskin maupun rentan miskin tercatat kurang dari 7.000 orang.
“Data ini kami sinkronkan dengan perangkat daerah lain untuk menentukan siapa saja yang benar-benar membutuhkan dukungan. Dari sana, kami mulai menyusun langkah-langkah kontribusi untuk upaya pengentasan kemiskinan,” tutur Uum.
Program intervensi bertahap akan difokuskan pada pemberdayaan, peningkatan ekonomi, serta akses bantuan sosial agar perempuan kepala keluarga yang rentan memiliki perlindungan dan kesempatan lebih baik dalam menopang keluarga. (Dam)